Minta Gubernur dan Disdik Sumbar Desak Mendikbud Soal PPDB
Padang | Datiak.com – Anggota DPRD Sumbar Desrio Putra angkat suara terkait kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, sistem PPDB saat ini tampak amburadul, karena banyaknya kekurangan. Mulai dari sosialisasi aturan, ketersediaan kelas, dan minimnya kuota yang ditetapkan sekolah.
Ia menilai bahwa kebijakan PPDB menyangkut kuota dan sistem zonasi, membuat banyak peserta didik kesulitan masuk sekolah negeri. Padahal, ia melihat tidak semua warga berstatus ekonomi mampu (kaya). Sehingga, sangat tidak mungkin apabila mereka harus menyekolahkan anaknya ke swasta.
“Saya tidak sependapat jika kemudian dikatakan yang tidak lolos sekolah negeri, silakan masuk ke sekolah swasta. Terlalu zalim kita selaku pimpinan rakyat atau pimpinan umat, apabila membiarkan masyarakat semakin sulit dalam masa keterpurukan ekonomi saat ini,” paparnya.
Lebih tidak masuk akal lagi, imbuhnya, terkait pembatasan usia calon peserta didik yang akan masuk SMP dan SMA. Sebab, aturan itu sudah tentu membuat mereka tidak diterima di sekolah negeri, apabila usianya tidak mencukupi.
“Pembatasan usia ini idealnya untuk calon murid SD. Kalau peserta didik yang akan masuk SMP dan SMA, malah merugikan mereka. Apalagi anak-anak yang berprestasi,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
“Sebagai orang yang diberikan amanah oleh rakyat, saya sangat tidak terima apabilla banyak anak-anak putus sekolah karena orangtua mereka tidak sanggup membiayai masuk sekolah swasta,” imbuhnya.
Untuk itu, ia meminta agar Gubernur ataupun Dinas Pendidikan Sumatera Barat agar mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk memperbaiki aturan PPDB saat ini. Sehingga, tidak ada peserta didik dan masyarakat yang menjadi korban.
“Khusus Sumatra Barat, kita menolak pelaksanaan PPDB sesuai peraturan Mendikbud, karena tidak mengadung kebijaksanaan lokal,” tegasnya. (da.)
