Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Mendukung Penolakan UU Ciptaker

  • Bagikan
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Solok menyampaikan aspirasi yang masyarakat yang disalurkan melalui rekan-rekannya terkait penolakan UU Ciptaker. (Foto: Istimewa)

Kabupaten Solok | Datiak.com – Penolakan UU Ciptaker (Cipta Kerja), kini disuarakan Aliansi Mahasiswa Solok. Mereka pun melakukan audiensi dengan Pemkab dan DPRD Solok, Rabu (14/10). Namun, sebelum audiensi tersebut, para aktivis mahasiswa itu berorasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Solok.

Tak lama mahasiswa menyuarakan aspiranya, Bupati Solok, Gusmal, bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Lucky Efendi, menemui mereka, lalu mengajak masuk ke ruang rapat DRPD untuk audiensi. Di sana, para mahasiswa menyampaikan pendapat dan analisanya terkait UU Ciptaker yang disahkan DPR RI, Senin (5/10).

Tidak itu saja, mahasiswa Solok dari berbagai perguruan tinggi tersebut, turut mengajak DPRD dan Pemkab Solok ikut menyatakan sikap penolakan UU Ciptaker dalam Ombibus Law. Sehingga, mereka bisa bersama-sama berjuang untuk membatalkan kembali undang-undang itu.

BACA JUGA:  Sanksi Perda AKB Sumbar Diterapkan Mulai Kamis Ini

Menyikapi ajakan itu, Gusmal mengaku belum bisa memutuskan. Pasalnya, ia tidak bisa memberikan pendapat menerima ataupun menolak UU Ciptaker, sebelum ada draf resminya dari pemerintah. “Sampai hari ini kami pemerintah daerah belum menerima drafnya dari pemerintah pusat,” kata Gusmal.

Kendati demikian, Gusmal menyambut baik jalan yang ditempuh Aliansi Mahasiswa Solok dalam menyikapi UU Ciptaker, yakni dengan beraudiensi bersama DPRD dan Pemkab Solok. Untuk itu, ia memastikan menerima aspirasi dari mahasiswa untuk diteruskan kepada pemerintah.

Namun, semua itu baru dapat dilakukan pihaknya, setelah mempelajari seluruh isi draft UU Ciptaker yang akan diserahkan pemerintah. “Jadi, kami mohon pengertian adik-adik mahasiswa hingga kami mendapatkan dan mempelajari seluruh draf UU ini,” pungkas Gusmal.

BACA JUGA:  Pemko Pariaman Sanksi Warga Agam dan Padangpariaman

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Lucky Efendi, sependapat dengan Gusmal. Pihaknya pun belum menerima draft resmi UU Ciptaker dari pemerintah. Kendati begitu, ia berani menyatakan sikap menolak UU Ciptaker, karena yakin aspirasi yang dibawa Aliansi Mahasiswa Solok bersumber dari permasalahan di masyarakat.

“Kami menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja ini, dengan dibuktikan penandatanganan surat penolakan yang dibawa adik-adik mahasiswa tadi, yang nantinya akan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pemerintah pusat,” pungkas politisi Partai Demokrat tersebut. (da.)

  • Bagikan