Proyek Tol Padang-Pekanbaru di Sumbar Sejak 2018, Perantau Kecewa
Proyek Tol Padang-Pekanbaru di Sumbar Dianggap Gambaran Kinerja Pemda
Padang Pariaman | Datiak.com – Proyek Tol Padang-Pekanbaru di Sumbar dikritik beberapa perantau. Menurut mereka, pembangunan jalan itu menjadi kecerminan kemampuan kerja pemerintah terkait di Sumbar. Khususnya di bidang infratruktur.
“Soal ekonomi bagus, masyarakat disebut sejahtera atau apapun itu, mungkin bisa diklaim pemerintahan daerah di sini. Sebab, semua itu memang sulit kita pahami sebagai besar masyarakat,” hemat Amran (56 tahun) salah seorang perantau Padang Pariaman, kemarin.
Ia mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap kondisi Sumbar terkait proyek Tol Padang-Pekanbaru di Sumbar. “Tapi kalau kita melihat fakta kasat mata, bisa dari Tol Padang-Pekanbaru yang sudah dilaksanakan sejak 2018,” ujarnya.
Padahal, sambungnya, proyek itu seluruh penganggarannya diakomodir oleh pusat. Jadi, pemerintah daerah hanya bertugas untuk mempercepat pembebasan lahan. “Kalau pembebasan lahan lambat, apa salah kita kecewa dengan kinerja pemerintah daerah?” tanyanya.
Menurut Amran, Sumbar seharusnya lebih bersemangat dalam mempercepat proyek Tol Padang-Pekanbaru di Sumbar. Mengingat, posisi Ranah Minang ini9 sebagai objek wisata bagi masyarakat daerah tetangga.
“Kalau kondisi seperti sekarang, banyak isu bencana, orang pada takut datang ke Sumbar. Hal itu karena bencana tersebut tidak jarang sampai melibatkan pengedara di jalan antar kota di Sumbar ini,” tambahnya.
Ia pun mengaku heran dengan pembebasan lahan yang rumit di Sumbar. “Padahal beberapa teman-teman yang tanahnya kenak. Tidak sedikitpun mereka menolak tol ini. Tapi kok sampai sangat lama pembebasannya di Sumbar?” tanyanya dengan ekspresi penuh keheranan.
Eko Naldi (38 tahun) menambahkan perspektifnya terkait keterlambatan proyek tol dengan menyatakan, “Sumbar itu tidak punya uang sendiri. Kita bergantung pada pusat. Artinya, daerah dan pusat harus benar-benar sinkron.”
Dia menggarisbawahi perlunya keselarasan dalam visi dan kepentingan politik antara kedua pihak untuk memastikan progres yang lebih cepat dalam pembangunan infrastruktur.
“Jadi, ia menyimpulkan bahwa sudah seharusnya masyarakat di Sumbar melakukan sinkronisasi kepemimpinan dengan pusat. Jadi, pemerintah daerah benar-benar menjalani pekerjaan pusat. Kita butuh eksekutif daerah yang satu paket dengan pusat,” tegas Naldi.
Eko menegaskan bahwa mereka mengkritik lambatnya proyek Tol Padang-Pekanbaru di Sumbar, sebagai ungkapan keprihatinan terhadap kemajuan daerah asal mereka. Jadi, bukan untuk menggurui masyarakat untuk mengevaluasi pemerintahan daerah.
“Ya kalau masyarakat nyaman dengan kondisi sekarang, merasa tol belum begitu penting, kita juga tidak kecewa. Toh, kita lebih banyak menjalani hidup di perantauan. Kita menyampaikan ini hanya sebagai rasa prihatin terhadap kampong halaman,” pungkasnya dengan nada mengharukan. (*)
- Baca berita Sumbar hari ini dan beragam artikel menarik di Google Berita Kami.
1 Komentar
Komentar ditutup.