Minggu, 25 Februari 2024

Datiak.com

Berita Sumbar Terbaru Hari Ini dan Info Terkini

Pengerjaan Tol Padang-Sicincin Usai Jelang Lebaran 2024, Saksi Mata: Mustahil

Proses pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin. (DatiakFoto)
159 pembaca

Padang Pariaman | Datiak.com – Pemprov Sumbar hanya bisa memberikan janji-janji pengerjaan Tol Padang-Sicincin rampung jelang Lebaran 2024. Namun, faktanya sampai sekarang masih ada lahan yang belum terbebaskan.

Padahal, Gubernur Sumbar Mahyeldi telah berjanji bahwa lahan untuk pengerjaan Tol Padang-Sicincin rampung 100 persen pada September lalu. Realitasnya, target itu tak tercapai.

Hingga sekarang, masih tersisa 1,2 persen lahan untuk pembangunan Tol Padang-Sicincin yang belum dibebaskan. Namun, Pemprov Sumbar mengklaim tidak ada lagi masalah dalam pembebasan lahan yang tersisa.

Di sisi lain, progres pengerjaan Tol Padang-Sicincin hingga sekarang masih 45 pesen. Jika melihat waktu yang tersisa jelang Lebaran 2024, tentunya sudah sangat singkat.

Kendati begitu, Pemprov Sumbar tetap yakin jalan bebas hambatan itu dapat rampung sesuai target pihaknya. Terlebih apabila sisa 1,2 pesen lahan itu terbebaskan.

Target Pemprov Sumbar untuk pembangunan Tol Padang-Sicincin dinilai tidak logis. Hal ini disampaikan oleh sejumlah warga di Padang Pariaman yang menyaksikan langsung progres pembangunan tol itu setiap hari.

“Kayaknya pak gubernur kita tidak pernah melihat pembangunan tol ini ya. Sehingga beliau mengira membuat tol seperti membuat kue saja,” ujar Man (47), seorang warga di Kecamatan Batang Anai.

Ia mengatakan, selama menyaksikan pembangunan tol di Batang Anai, dalam setahun belakang saja progresnya tidak tampak begitu signifikan. Sebab, menurutnya membangun tol tidak sama dengan membangun jalan biasa atau jembatan.

“Lihat saja yang di Buayan itu. Sudah sejak kapan itu dikerjakan, sampai sekarang kan belum juga menyeberangi Jalan Padang-Bukittinggi,” hematnya.

Jadi, ia menyarankan Pemprov Sumbar fokus saja pada pembebasan lahan yang menjadi catatan kinerja buruk di Sumatera Barat. “Soal pembangunan itu urusannya Hutama Karya. Tak usahlah pemprov pasang target,” cetusnya.

Mestinya, sambung Armen, Hutama Karya yang harus memasang target kepada Pemprov Sumbar, BPN Sumbar, BPN Padang Pariaman, Pemkab Padang Pariaman dan pihak terkait lainnya, menyangkut percepatan pembebasan lahan. (*)