Mengkaji NII Sumbar yang Ingin Lengserkan Pemerintahan Sebelum Pemilu 2024

  • Bagikan
mengkaji NII Sumbar
Ilustrasi teroris. (Gambar: Ist)

Jakarta | Datiak.com – Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar berbicara, terdakwa jaringan NII Sumbar berusaha melengserkan pemerintahan yang berdaulat saat sebelum Pemilu 2024. Gagasan itu didapat dari info terdakwa ke penyidik dan tanda bukti yang diketemukan di lokasi penangkapan.

“Dari beberapa tanda bukti yang diketemukan berbentuk document tercatat memperlihatkan jika jaringan NII Sumbar mempunyai visi-misi yang serupa tepat dengan NII Kartosoewirjo,” kata Aswin.

Misi serta visi persis sama maknanya mereka merencanakan menukar ideologi Pancasila dan mekanisme pemerintah Indonesia sekarang ini dengan syariat Islam, mekanisme khilafah dan hukum Islam.

Kekuatan teror lain berbentuk gempuran intimidasi yang tercantum pada bentuk perintah menyiapkan senjata tajam seperti golok dan cari beberapa pintar besi. “Penemuan alat bukti instruksi penyiapan golok itu sesuai dengan penemuan tanda bukti sebilah golok panjang punya salah satunya terdakwa,” ikat ia.

Sepanjang Maret 2022, 16 anggota jaringan NII Sumbar di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanahdatar diringkus Densus 88. Mereka mempunyai anggota capai 1.125 orang, di mana sekitaran 400 orang salah satunya sebagai personil aktif dan selebihnya nonaktif (telah dilantik tetapi belum aktif diikutsertakan dalam aktivitas NII) yang setiap saat dapat diaktifkan jika perlu.

Negara Islam Indonesia (NII) Cabang IV/Padang terdiri dari 5 ranting/UD yang masing-masing beranggota sekitaran 200 orang. Dari jumlahnya keseluruhan NII Sumbar, 833 orang menyebar di Kabupaten Dharmasraya dan 292 orang di Kabupaten Tanahdatar.

Aswin mengatakan proses penerimaan anggota NII diadakan secara terancang dan struktural. Untuk tergabung jadi “masyarakat” NII, seorang harus lewat 4 tahapan penerimaan yang disebutkan “pencorakan” yakni P1 (Pencorakan 1), P2, PL/P3 dan P4. NII Sumbar juga diperhitungkan mempunyai jalinan dengan barisan intimidasi di daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Barisan NII Sumbar Palsu?

Akademisi Universitas Malikussaleh, Aceh sekalian riset terorisme, Al Chaidar memiliki pendapat, NII Sumbar tidak mau menyingkirkan atau melengserkan pemerintahan yang syah. “Karena orang NII bukanlah orang intern dari Republik Indonesia. Ia (anggota NII) pun tidak menyelusup ke TNI, Polri, kejaksaan, atau instansi legislatif, pun tidak (menyelusup) ke parpol. Susah untuk lakukan kup,” paparnya, Rabu (20/4).

Tindakan dari 18 pihak NII juga dia nilai tidak mempunyai taktik melengserkan pemerintahan. Bahkan juga ada pihak NII palsu.

“Saya cemas, yang diamankan di Dharmasraya dan Tanah Datar itu ialah NII palsu. Saya anggap (NII Sumbar yang diamankan) adalah NII palsu. Jika NII asli, mereka merampas kekuasaan pada jalan revolusi, seperti Taliban,” tambah Al Chaidar.

Al Chaidar memandang, jumlah NII yang sekarang kira-kira dua juta-an orang juga dipandang tidak oke untuk memakzulkan pemerintahan.

Ciri-ciri yang lain membandingkan NII gadungan dan asli adalah bendera. Misalkan, dalam pertemuan jurnalis tiga jenderal NII Garut yang dipampang oleh faksi Polres Garut. Polisi juga mengikutkan tanda bukti berbentuk bendera Indonesia dengan simbol bulan sabit dan bintang di tengah-tengahnya. Garis sabit atas warna putih, dia meniban warna merah di dasar bendera; sementara garis sabit bawah berkelir merah, menerpa warna putih si saka; juga warna bintang yang sama.

Walau sebenarnya bendera NII asli, mengarah ‘Pedoman Darma Bakti Negara Islam Indonesia’ yaitu bulan sabit dan bintang warna putih cuma berada di sisi merah bendera, ukuran benda langit itu juga lebih kecil daripada yang dipunyai oleh sang tiga jenderal itu.

Ciri-ciri yang lain, katanya, NII asli cuma mempunyai tiga tahapan penerimaan, dan NII Sumbar punyai empat tahapan. “Saya menyangka itu (NII Sumbar) ialah pihak Komandemen Daerah (KW) 9 dan Zenzen Komara. Dua pihak itu, dipandang beberapa orang NII asli, sebagai NII palsu,” terang Al Chaidar.

Selanjutnya Densus 88 menyebutkan mereka bervisi dan visi yang serupa dengan NII bentukan Kartosoewirjo. Apa point ini masih sesuai untuk NII palsu? Al Chaidar berbicara, pada umumnya sama.

Seperti NII KW-9 di Indramayu yang terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaytun, KW-9 mengutamakan infak dan ada tujuh susunan pemerintah. Tujuh susunan pemerintah ini sama dengan NII asli. Selanjutnya, NII asli tidak memaksakan orang untuk berinfak. Ciri-ciri yang lain, pimpinan NII palsu condong dekat sama penguasa; sementara pimpinan NII asli susah diketahui. Adapun NII asli menyebutkan seorang pimpinan dengan ‘Imam’, bukan ‘Ketua’ atau ‘Koordinator’.

Jika NII asli susah diketahui, karena itu penangkapan juga tidak gampang. “Iya, susah sekali tangkap orang NII. Karena beberapa ciri fisik tidak ada, orangnya seperti umumnya. Orang NII ini (umumnya) tidak optimis,” kata Al Chaidar.

Dia memberikan contoh tidak percaya diri, yaitu saat ada pergerakan A masuk, mereka turut tergabung; jika Salafi atau Wahabi ada, mereka ikut. Bahkan juga saat Noordin M Hebat dan Doktor Azahari tiba ke Banten dan Solo, orang NII turut. “Tidak punyai kepercayaan yang tegar untuk senang dengan identitas atau jati dianya.”

Kepalsuan Pengawas untuk Pemilu?

Jika NII palsu yang diamankan Densus 88, karena itu dibutuhkan ketelitian pemantauan, kata Al Chaidar. Ada peluang memang Polri kurang cermat atau menyengaja meringkus.

“Ada peluang demikian (tangkap NII palsu) . Maka, NII palsu itu sebetulnya dibikin oleh intelijen. Densus perlu koordinir dengan intelijen berkaitan sama ini. Karena ini telah diatur oleh intelijen semenjak periode Orde Baru,” kata Al Chaidar.

NII palsu di periode Orde Baru kerap digunakan untuk memenangi Partai Golkar masa 1971 dan 1974, kemungkinan sampai sekarang ini. Terhitung KW-9 yang dipakai pemerintahan untuk memenangi partai bentukan orang Orde Baru yang bertahan di periode reformasi.

“Jika pemerintah Jokowi ingin sukses melawan beberapa hal semacam ini, ya, harus putuskan mata rantai supaya tidak ada eksperimen. (Harus ada) pengendalian pada beberapa gerakan teroris palsu semacam ini,” ikat ia.

Ada banyak pihak NII bikinan pemerintahan, tetapi tidak lagi di balik tangan pemerintahan, seperti pihak Tarbiyah atau yang terkadang disebutkan Ikhwanul Muslimin. Tarbiyah itu masih tetap ada sejauh ini, tetapi beberapa dari pihak itu pisahkan diri jadi Partai Keadilan Sosial, kata Al Chaidar.

Al Chaidar memandang penangkapan NII Sumbar, rumor pelengseran, dan acara pesta demokrasi lima tahunan itu ialah “permintaan Jokowi yang cari argumen untuk mengundurkan pemilu. Kemungkinan NII berikut yang dapat menjadi argumen jika mereka akan berperang, akan pemberontakan, akan mengusik keamanan, hingga pemilu perlu diundur.”

Negara Dambaan

Dalam pada itu, Direktur Pusat Study Politik dan Peraturan Vital Indonesia, Stanislaus Riyanta menjelaskan, wujud organisasi NII ialah wujud negara, bahkan juga namanya ‘Negara Islam Indonesia’.

“Jadi mereka ingin membangun sendiri dan menantang NKRI,” tutur ia kepada wartawan, Rabu (20/4). Tetapi NII juga tidak berafiliasi dengan ISIS, misalkan, lain dengan barisan teroris yang lain yang menginduk ke organisasi teroris paling radikal itu.

“Jika berkaitan ISIS memanglah tidak, tapi kemiripan ideologi kemungkinan serupa. Hingga bisa jadi satu frekwensi ingin kuasai dengan konsep ideologi mereka,” tambah Riyanta.

NII punyai riwayat panjang di Indonesia. Walau dinamika negara ini tidak dapat membuat mereka exist, tetapi ideologi mereka tak pernah mati; mereka masih tetap lakukan pergerakan walau bawah tanah, saat ini semakin masif.

Pola NII Sumbar yang ingin melengserkan pemerintahan saat sebelum saat-saat panas pencoblosan calon kepala negara, Riyanta kira bukanlah hal baru. Disamping itu, tiap organisasi ada keunikan masing-masing, juga NII.

“Contoh yang berafiliasi dengan ISIS, memakai kekerasan. Jika NII memang ide negara, propaganda mereka ke arah pada pembangunan negara menantang NKRI,” katanya. (da.)

  • Bagikan