Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Laporkan Harta Kekayaan Wajib Dilakukan Penyelenggara Negara

  • Bagikan
Waki Bupati Padangpariaman Suhatri Bur ketika laporkan harta kekayaan dengan cara diinput oleh tim Inspektorat Padangpariaman ke e-LHKPN. (Foto: Humas)

Padangpariaman | Datiak.com – Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur, laporkan harta kekayaan ke dalam situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Penginputan seluruh laporan kekayaan Suhatri Bur dilakukan oleh tim Inspektorat Padangpariaman, di Kantor Bupati Padangpariaman.

“Mengisi LHKPN ini kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Pelaporannya dilaksanakan setiap tahun,” ujar Suhatri Bur didampingi Inspektur Padangpariaman, Hendra Aswara, usai menyampaikan LHKPN di ruang kerjanya.

Menurutnya, ketertiban dalam mengisi LHKPN bukti keterbukaan para penyelenggara negara. Selain itu, juga bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung program KPK.

“LHKPN ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terhindar dari korupsi,” hemat wabup yang berhasil memperoleh suara terbanyak pada Pilkada 2020 kemarin.

BACA JUGA:  Angka Kelahiran Sapi di Padangpariaman Terus Meningkat

Untuk itu, Suhatri Bur berpesan agar setiap ASN di Padangpariaman disiplin laporkan harta kekayaan di aplikasi e-LHKPN. Mereka juga bisa langsung menghubungi petugas Inspektorat Padangpariaman, agar dibantuk untuk menginput jumlah kekayaannya.

“Ketertiban kita dalam mengisi LHKPN dapat mempermudah langkah kita dalam menciptakan good governance dan good government,” pungkasnya.

Sedangkan Inspektur Padangpariaman Hendra Aswara mengatakan, jumlah penyelenggara Negara di Padangpariaman yang wajib lapor ke e-LHKPN, yaitu sebanyak 209 orang. Mulai dari kepala daerah, pimpinan DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para pejabat eselon 3 di Pemkab Padangpariaman.

“Per hari ini (kemarin, Red), dari 209 wajib lapor ke e-LHKPN itu telah melakukan penginputan sebesar 90 persen. Diperkirakan, tinggal belasan orang yang belum melakukan penginputan,” kata mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian itu.

BACA JUGA:  Golkar Padangpariaman Bergejolak Usai Musda

Jadi, pihaknya berharap wajib lapor yang belum menginput data kekayaannya ke e-LHKPN, dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut dalam minggu ini. Mereka juga diminta untuk menghubungi Inspektorat Padangpariaman.

“2020, Padangpariaman menjadi daerah pertama di Sumbar yang melaporkan LHKPN. Jadi, tahun ini harus kita upayakan juga dapat melalukan hal serupa,” pungkas Hendra. (da.)

  • Bagikan