Kapal Antarpulau Mentawai, Antara Swasta atau Perusda

  • Bagikan
Jadwal uji coba kapal antarpulau Mentawai menggunakan kapal cepat Mentawai Fast yang dikelola PT Mentawai Anugerah Sejahtera. (Foto: Sabarial/Datiak.com)

Mentawai | Datiak.com – Dalam waktu dekat, pengelolaan kapal antarpulau Mentawai yang kini dikelola pemerintah daerah, bakal dialihkan badan usaha. Ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai Pasal 9 poin pertama.

Hal ini Sekaligus menguatkan rencana uji coba layanan antarpulau yang akan dilakukan Kapal Cepat Mentawai Fast PT Mentawai Anugerah Sejahtera pada hari ini (28/12). Pihak Mentawai Fast telah membuka jadwal atau rute layanan antarpulau di Mentawai.

Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai, Tohap Nababan, mengaku tidak bisa berbuat banyak. Saat ini, ada 50 kru kapal antarpulau dengan status sebagai tenaga kontrak daerah yang terancam menjadi pengangguran jika layanan kapal antarpulau dikelola swasta.

BACA JUGA:  Standar Pelayanan Disdukcapil Padangpariaman Dievaluasi

“Ini memang kondisi dilematis bagi kami, jika diberlakukan pada tahun 2021. Kami hanya bisa berharap, jika layanan antarpulau tetap dikelola swasta, mohon untuk tetap memberdayakan kru kapal antarpulau yang sudah ada,” ungkapnya.

Selain itu, dampak lainnya dikelola oleh swasta, tentunya kondisi kapal antarpulau juga akan menjadi vakum. Sementara, beberapa unit kapal tersebut, dianggarkan melalui APBD Kepulauan Mentawai.

“Tentu akan disayangkan jika nantinya kapal ini menjadi tidak termanfaatkan. Kita berharap, ada solusi yang tidak berat sebelah dalam mengatasi persoalan ini,” tuturnya.

Terkait rencana uji coba pengoperasian layanan antarpulau kapal cepat Mentawai Fast tersebut, Tohap masih belum ingin berkomentar banyak. Dia mengaku sampai saat ini belum memberikan penugasan. “Pernah kita dikabari mereka mau uji coba, tapi saya tidak tahu siapa memerintahkan mereka. Karena penugasan dari Dishub sendiri, belum pernah dibuat,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Bidik 16 Emas PON, Pemprov Sumbar Sudah Siapkan Dana Rp 20 miliar
Pandangan DPRD

Anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Jimer Munte, menilai bahwa sesuai aturan Kementerian Perhubungan, pemerintah tidak lagi boleh mengelola transportasi umum. Artinya, kapal antarpulau yang selama ini dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan harus diserahkan ke badan usaha.

“Ini memang sempat menjadi perdebatan sengit di tingkat eksekutif. Sebab, kapal antarpulau milik Pemkab yang melayani transportasi umum antarpulau, mesti dikelola oleh badan usaha. Sementara, badan usaha yang akan mengelola belum ada yang bersedia,” ungkapnya.

Meski nantinya badan usaha tersebut tetap mendapatkan subsidi, imbuh Jimer, persoalannya adakah pihak swasta yang bersedia mengelola kapal milik Pemkab tersebut. Jika tidak ada, solusinya kapal antarpulau bakal dikelola oleh Perusda (Perusahaan Daerah) melalui Surat Keputusan Bupati.

BACA JUGA:  Pesta Pernikahan Sudah Bisa Digelar Warga Asalkan

Menurutnya, akan membutuhkan waktu bagi Perusda memahami pengelolaan layanan kapal. Kendati begitu, sekarang pihak swasta mencoba melakukan kajian tentang layanan antarpulau tersebut. (da.)

  • Bagikan