Enam Kecamatan di Padangpariaman Dinilai Rawan di Pilkada 2020

  • Bagikan
Ketua Bawaslu Padangpariaman, Anton Ishaq didampingi Zainal Abidin dan Rudi Herman, memberikan bimbingan teknis kepada panwascam bidang hukum, penindakan pelanggaran. Anton menjelaskan kepada media bahwa enam kecamatan di Padangpariaman dinilai rawan dalam Pilkada 2020. (Foto: Datiak.com)

Padangpariaman | Datiak.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padangpariaman memetakan enam kecamatan di Padangpariaman mejadi daerah rawan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Yakni Batang Anai, Lubuk Alung, Sungai Limau, VII Koto Sungai Sariak, IV Koto Aur Malintang, dan V Koto Timur. Kerawanan tersebut merujuk dari kondisi daerah dan permasalahan terdahulu.

Ketua Bawaslu Padangpariaman, Anto Ishaq faktor enam kecamatan di Padangpariaman itu dinilai rawan. Misalnya Batang Anai karena jumlah penduduk dan daerahnya yang berbatasan dengan Kota Padang. Sedangkan Lubukalung penduduknya yang heterogen.

“Kalau Sungai Limau, VII Koto Sungai Sariak, IV Koto Aur Malintang dan V Koto Timur, kita menyujuk dari permasalahan dan sengketa pada Pilkada 2015 dan Pileg 2019 lalu,” ungkap Anton di ruang kerjanya, Rabu (4/11).

Untuk itu, pihaknya “mempertajam” keberadaan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), agar pelanggaran jelang pemilihan tidak terus terjadi. Terlebih di enam kecamatan di Padangpariaman yang dinilai rawan tersebut. Sebab, pelanggaran bisa saja mengarah pada konflik di masyarakat.

“Jadi kita tidak ingin dianggap berat sebelah karena ada yang tidak terpantau. Makanya, Panwascam terus kita upgrade, sehingga seluruh aktivitas para calon dan timsesnya di kecamatan terkawal semaksimal mungkin,” ungkap Anton.

BACA JUGA:  Positif Corona, Anak 6 Tahun Diisolasi di Rusunawa
“Pertajam” Panwascam

Menambahkan, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran Bawaslu Padangpariaman, Zainal Abidin menjelaskan, kematangan pemahaman panwascam terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye sangat penting. Sehingga, Panwascam benar-benar kuat dalam memproses dugaan pelanggaran. Misalnya menghimpun informasi dengan cara klarifikasi dan konfirmasi, serta mengumpulkan data-data lainnya.

“Panwascam kan bisa memproses laporan masyarakat dan para terlapor sampai tahapan administrasi. Kalau permasalahannya ada indikasi pidana, barulah Panwascam melimpahkan kepada KPU Padangpariaman. Sebab Sentra Gakumdu baru di tingkat kabupaten,” ungkap Zainal.

Untuk itu, imbuhnya, kemandirian Panwascam tersebut perlu dibekali dengan pemahaman yang matang. Hal itu untuk mengantisipasi kesalahan dalam penertiban. Misalnya menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye, sedangkan para calon atau tim suksesnya tidak sedang berkampanye.

“Hari ini (4/11), segala teknis kita jelaskan kepada teman-teman di Panwascam. Apa yang boleh mereka kerjakan, dan apa yang tidak. Misalnya dalam penertiban, mereka hanya bertugas memberitahukan untuk dibubarkan karena tidak ada STTP,” ungkap Zainal.

BACA JUGA:  Optimalkan Pengawasan, Masih Ada 21 PDP Diperiksa

Artinya, tambah Zainal, apabila cakada atau timsesnya yang menggelar acara kampanye tanpa STTP tidak mengindahkan, petugas Panwascam cukup melapor kepada pihak terkait dalam penertiban. Misalnya SatpolPP dan polisi yang masuk dalam tim terpadu pengawasan.

“Disamping pelanggaran kampanye tanpa STTP, di Padangpariaman juga sudah kita proses 6 orang ASN yang karena melanggar aturan karena terlibat dalam kegiatan Pilkada serentak ini,” ungkap Zainal.

4 orang dari 6 ASN tersebut, lanjutnya, telah mendapatkan sanksi berupa sanksi sedang. Yakni penundaan kenaikan gaji. Sedangkan 2 orang ASN lagi, laporannya kini masih diperiksa oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Penertiban Kampanye dan APK

Menyangkut pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan pelaksanaan kampanye, Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Padangpariaman, Rudi Herman menjelaskan, angka pelanggaran kampanye tanpa STTP di Padangpariaman sebanyak lima kali.

“Pelanggaran itu dilakukan oleh pasangan calon yang beragam atau timsesnya. Alhamdulillah tidak ada terjadi perlawanan ketika proses penertiban atau penyampaikan pelanggaran kepada masa yang mengadakan acara kampanye itu,” ungkap Rudi.

BACA JUGA:  Sukseskan TMMD, Bupati dan Ketua DPRD Mentawai Ikut Rakor TMMD

Sedangkan pelanggaran pemasangan APK, lanjut Rudi, khusus menyangkut pasangan calon bupati dan wakil bupati di Padangpariaman, terdapat sebanyak 2.278 APK yang sudah diamankan. Rincinya 1.708 APK jenis spanduk, 507 baliho, 41 umbul-umbul, 22 bilboard.

“APK itu ada yang diamankan di Panwascam dan ada juga yang di Mako SatpolPP Padangpariaman. Namun untuk ukuran besar seluruhnya berada di Mako SatpolPP,” ujar Rudi.

Katanya, APK yang ditertibkan itu tidak dapat diambil kembali oleh para calon atau pemiliknya, karena sudah masuk dalam kategori alat bukti pelanggaran. Dia belum bisa memastikan APK itu bakal dimusnahkan usai Pilkada nanti.

“Kalau Pilkada ini sudah selesai, bisa saja dimusnahkan. Namun semua tergantung keputusan bersama nantinya. Jika ada yang membutuhkan usai Pilkada ini, tidak tertutup kemungkinan bisa diberikan kepada mereka. Nanti diarur bagaimana teknisnya, boleh atau tidak,” pungkas Rudi. (da.)

  • Bagikan