Catatan Demokrasi untuk Optimisme Pemilihan Umum 2024
Untuk memayungi kondisi itu, KPU menerbitkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam kondisi bencana non-alam, yang mewajibkan berbagai pihak menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada, meski penerapan protokol kesehatan mengalami perdebatan, soal tumpang tindih regulasi dalam penindakan pelanggaran protokol kesehatan.
Dalam Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, melalui PPDP, KPU memulai mensosialisasikan penerapan Protokol Kesehatan dengan menggunakan APD lengkap, sehingga masyarakat mendapat optimisme, bahwa Pilkada di saat pandemi, dapat dilaksanakan dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat.
Meski dihadapkan dengan kondisi penyelenggara dan pemilih tidak mentaati protokol kesehatan itu sendiri, yang muncul karena faktor ketidak-pedulian terhadap bahaya Covid-19, ketidak-tahuan masyarakat tentang protokol kesehatan, APD yang disediakan kurang nyaman untuk digunakan bahkan dirasa menghambat pekerjaan.
Pada tahapan pencalonan Pilkada di masa Pandemi, KPU mengatur berbagai hal yang harus diperhatikan penyelenggara dan pasangan calon seperti, memastikan dokumen pencalonan disemprot menggunakan cairan disinfektan, Petugas penerima dokumen mengenakan APD berupa masker dan sarung tangan sekali pakai, pasangan calon dan pimpinan parpol yang datang dalam kondisi Negatif Covid, membatasi jumlah orang yang datang saat mendaftar, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya, kewajiban membawa alat tulis masing-masing, dan tempat pendaftaran harus menyediakan sarana sanitasi yang memadai.
Masa kampanye Pilkada juga menorehkan catatan demokrasi yang menarik. Kampanye mengalami penyesuain aturan secara signifikan, seperti mengakomodir kampanye daring, peniadaan kampanye rapat umum, pembatasan jumlah peserta kampanye tatap muka dan debat kandidat, dan penerapkan protokol kesehatan selama kampanye.
