Iklan Melayang
Iklan Melayang

BNPB dan BPBD Padangpariaman Siapkan Desa Tangguh Bencana

  • Bagikan
Kalaksa BPBD Padangpariaman, Budi Mulya didampingi MA Program Destana Padangpariaman Wirman, memimpin sosialisasi awal kepada wali nagari dan camat yang masuk program kegiatan Desa Tangguh Bencana. (Foto: Istimewa)
banner 468x60

Padangpariaman | Datiak.com – Mengurangi dampak bencana salah satu tugas besar pemerintah. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satunya dengan mempersiapkan Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini salah satu upaya nyata pemerintah mengantisipasi besarnya dampak bencana, seperti tsunami. Terlebih jika terjadi di masa pandemi Covid-19 ini.

Pelaksanaan program tersebut dapat dilihat di Kabupaten Padangpariaman. Sekarang, sebanyak 10 desa/nagari di sana, sedang menjalani proses Penilaian Ketangguhan Desa (PKD). “Sebenarnya ada 14 nagari kita yang terletak di zona rawan jika terjadi tsunami. Namun, 2 di antaranya sebelumnya sudah menjalani penilaian ini,” ujar Kalaksa BPBD Padangpariaman, Budi Mulya, ST, MEng.

banner 336x280

“Sekarang, BNPB memilih 10 nagari kita untuk masuk dalam program Desa Tangguh Bencana. Yakni Nagari Malai V Suku, Gasan Gadang, Pilubang, Koto Tinggi Kuranji Hilir, Guguak Kuranji Hilir, Tapakis, Ulakan, Sunur Barat, Manggopoh Palak Gadang Ulakan, dan Kuraitaji,” lanjutnya.

Budi menjelaskan bahwa program Destana sangat penting bagi nagari yang berada di kawasan rawan dampak bencana tsunami. Terlebih, sekarang megathrust Mentawai terus bergerak. “Sekarang itu di megathrust Mentawai setiap hari terjadi gempa. Jadi kita harus mematangkan sikap siaga dalam menghadapi hal ini,” ungkapnya.

Belum lagi, imbuhnya, pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Sehingga, dalam proses ekspedisi Destana, pihaknya akan melakukan dampak tsunami di masa pandemi Covid-19. Sehingga, kondisi buruk seperti penularan Covid-19 skala besar, tidak terjadi apabila bencana itu datang di masa pandemi Covid-19 ini.

“Tidak ada yang bisa memprediksi bencana itu terjadi. Sebagai manusia, kita hanya bisa siapsiaga dan merancang konsep mitigasi yang baik. Sasaran utama kita tentu nagari-nagari yang berada di pesisir pantai, karena di sana yang akan merasakan dampak besar bencana itu,” hemat Budi.

Alur Pembentukan Destana

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Padangpariaman, Wirman, menjelaskan bahwa pembentukan Destana melalui serangkaian prosedur. Pertama dimulai dengan menetapkan manajer area (MA), pengelola admin/teknis, fasilitator daerah (fasda), serta fasilitator desa/nagari (fasdes).

Setelah itu, MA, admin, fasda dan fasdes itu, lanjutnya, diberikan pembekalan sebelum mereka membentuk rencana kerja. Usai pembekalan, mereka terjun ke kecamatan dan nagari untuk melakukan sosialisasi. “Sekarang, kita masih di tahapan PKD. Fasda dan Fasdes ke nagari-nagari mengumpulkan data dan memetakan kebutuhan nagari untuk mengantisipasi dampak tsunami di masa pandemi,” ujar Wirman yang juga Manajer Area Ekspedisi Destana Padangpariaman.

Jadi, dalam penilaian itu akan diketahui apa saja kekurangan dan kebutuhan nagari yang dinilai tersebut. Misalnya perlu dibangun selter atau diperbanyak rambu-rambu evakuasi serta jalur evakuasinya. “Setelah PKD ini, kita akan lanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan validasi data yang diperoleh dari PKD. Selanjutnya kita akan bentuk forum pengurangan risiko bencana dan relawan desa,” ungkapnya.

Jika forum pengurangan risiko bencana dan relawan desa sudah terbentuk, akan melakukan pemasangan papan informasi terkait bencana. Tahapan berikutnya, melakukan desiminasi hasil dengan melibatkan OPD terkait. Misalnya DPMD, Bapelitbangda dan Dinsos P3A Padangpariaman.

“Dalam desiminasi ini, OPD terkait akan diminta melakukan evaluasi. Misalnya DPMD kita minta mengubah regulasi agar nagari lebih tangguh soal penganggaran penanganan bencana skala nagari. Sekarang kan anggaran itu masih kecil,” ungkapnya.

Begitupun dengan Bapelitbangda dan Dinsos P3A Padangpariaman, akan diminta menindaklanjuti sesuai bidang kerja sama. Apabila ada yang belum masuk dalam perencanaan daerah, Bapelitbangda akan menyesuaikan. Begitupun Dinsos P3A, akan diminta merumuskan kesiapan bantuan terhadap dampak bencana itu. Sehingga, bisa diketahui sejauh apa kemampuan anggaran daerah dalam menanggulangi dampak bencana tersebut.

Menurutnya, hal itu dinilai penting agar daerah bisa menggaet dana dari provinsi atau pusat nantinya. “Jika proses desiminasi telah selesai, barulah dokumen hasil ekspedisi Destana ini kita laporkan ke BNPB,” pungkas Wirman. (da.)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan