Iklan Melayang
Iklan Melayang

100.396 Orang Pemilih Limapuluh Kota Golput

  • Bagikan
Sebanyak 100.396 orang pemilih Limapuluh Kota golput dalam Pilgub Sumbar dan Pilbup Limapuluh Kota yang berlangsung 9 Desember 2020. (Tim Grafis Datiak.com)
banner 468x60

Limapuluh Kota | Datiak.com – Sebanyak 100.396 orang pemilih Limapuluh Kota golput atau tidak menggunakan hak suara dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Bupati (Pilbup), Rabu lalu (9/12). Hal ini terungkap dalam Sidang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang digelar KPU Limapuluh Kota, Kamis lalu (17/12).

Dalam data di sidang tersebut, ditampilkan jumlah pemilih dalam Pilkada 2020 di Limapuluh Kota sebanyak 269.605 jiwa. Terdiri dari 268.212 jiwa pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 409 jiwa pemilih pindahan (DPPh/Daftar Pemilih Pindahan), lalu 984 jiwa pemilih tambahan (DPTb).

banner 336x280

Dari 269.605 jiwa total pemilih di Limapuluh Kota, hanya 162.209 jiwa yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Rincinya, 167.818 jiwa pemilih DPT, 407 jiwa pemilih DPPh, dan 984 jiwa pemilih dalam DPTb. Dengan demikian, tercatat 100.396 jiwa pemilih Limapuluh Kota golput.

Lebih rincinya, Datiak.com menghimpun jumlah pemilih golput di setiap kecamatan di Limapuluh Kota. Untuk Kecamatan Akabiluru sebanyak 8.948 orang, Bukit Barisan 6.022 orang, Guguak 9.829 orang, Gunuang Omeh 3.245 orang, Harau 12.076 orang, dan Kapur IX 6.572 orang.

Selanjutnya di Kecamatan Lareh Sago Halaban, tercatat 9.756 orang pemilih yang golput, Luak sebanyak 7.213 orang, Mungka 7.395 orang, Pangkalan Koto Baru 9.236 orang, Payakumbuh 10.048 orang, Situjuah Limo Nagari 6.476 orang, lalu Suliki 3.580 orang.

Batas Waktu Permohonan PHPU

Sejak penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, belum ada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota yang dikabarkan mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu dibenarkan oleh Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon, ataupun Komisioner Divisi Hukum KPU Limapuluh Kota, Amfreizer.

”Iya, sampai Senin ini (kemarin), memang belum ada terdengar yang mengajukan PHPU ke MK. Namun, seperti kami sampaikan sebelumnya, ada atau tidak ada permohonan PHPU ke MK, KPU tetap akan menunggu dulu surat dari MK, sebelum menetapkan Cabup dan Cawabup terpilih,” kata Masnijon.

Sedangkan Amfreizer mengatakan bahwa batas waktu permohonan sengketa pilkada atau PHPU ke MK, yaitu tiga hari kerja setelah KPU menetapkan rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat kabupaten. ”KPU Limapuluh Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kamis (17/12) malam,” ujarnya.

“Jadi, jika dihitung tiga hari kerja, berarti batas akhir permohonan PHPU ke MK itu adalah Selasa malam (sampai malam ini, Red), karena Sabtu (19/12) dan Minggu (20/12) tidak dihitung sebagai hari kerja,” pungkasnya Amfreizer. (da.)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan