Iklan Melayang
Iklan Melayang

Wako Pariaman Menolak Penerapan SKB 3 Menteri

  • Bagikan
Wako Pariaman Genius Umar memastikan bahwa pihaknya tidak akan menerapkan SKB 3 Menteri di Kota Pariaman. (Foto: Humas)
banner 468x60

Pariaman | Datiak.com – Wali Kota Pariaman, Genius Umar memilih menolak menerapkan Surat Keptutusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Kota Pariaman. Meskipun, keputusan itu berpotensi membuatnya dikenai sanksi sesuai yang termuat dalam SKB 3 Menteri tersebut.

Genius Umar menyatakan cukup kaget juga dengan kebijakan yang dikeluarkan dalam SKB 3 Menteri itu. Jika kebijakan itu diterapkan, dianggap akan berpengaruh ke sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya, sementara tugas mereka adalah membentuk karakter dari anak didiknya masing-masing sesuai dengan agama mereka.

banner 336x280

“Berarti ada akses-akses tertentu yang tidak diperhitungkan oleh mereka ketika membuat kebijakan ini,” ujarnya ketika disinggung tentang penerapan kebijakan tersebut oleh kepala daerah di wilayah masing-masing setelah 30 hari.

“Walaupun saya akan mendapatkan sanksi teguran atau apapun itu saya tidak akan menindaklanjuti Surat Keptutusan Bersama 3 Menteri tersebut di Kota Pariaman,” tuturnya Genius saat menjadi narasumber di Padang TV, kemarin.

Sampai saat ini, untuk Kota Pariaman kasus tentang seragam tidak pernah ada. Apalagi masyarakat di Pariaman masyarakat homogen. Semua berjalan seperti biasanya. Ia berpikir ini adalah tugas dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan harus melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk membahas masalah ini secara bersama-sama.

Apakah aturan ini harus diterapkan atau tidak di wilayah mereka masingmasing. Genius menyebut siap untuk menyurati Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim untuk bisa bertemu langsung membahas masalah Surat Keptutusan Bersama 3 Menteri tersebut.

Jika perlu semua kepala daerah bisa bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan untuk mengkomunikasikan masalah tersebut. “Intinya untuk Kota Pariaman kebijakan SKB 3 Menteri ini tidak akan diberlakukan. Dan tidak semua sekolah di Sumatera Barat mempunyai kasus seperti ini,” tegasnya.

Didukung DPRD

Sementara itu Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora mengapresiasi sikap Wali Kota Pariaman Genius Umar. “Di Kota Pariaman selama ini tidak pernah ada masalah dengan seragam sekolah, Pariaman Homogen. Penerapan SKB 3 Menteri ini harus juga menghargai kearifan lokal di Kota Pariaman. Selama ini penerapan pakaian seragam tidak pernah ada masalah,” ujarnya.

Seperti diketahui pemerintah mengeluarkan aturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Salah satu isi SKB tersebut mengatur pemerintah daerah maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam sekolah beratribut agama. (da.)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan