Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Penanganan Covid-19 di Sumbar

  • Bagikan
Dana Penanganan Covid-19
Massa yang tergabung dalam Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan mendesak Gubernur Sumbar mengusut tuntas dugaan korupsi dana penanganan Covid-19. (Foto: Istimewa)

Padang | Datiak.com – Demo di depan Kantor Gubernur Sumbar kembali terjadi. Tuntutannya sama seperti aksi yang disuarakan PKC PMII Sumbar awal pekan lalu. Yakni mendesak diusutnya dugaan penyelewengan atau korupsi dana penanganan Covid-19 di Sumbar, yang nilainya sekitar Rp 4,9 miliar.

Aksi demo itu dilakukan puluhan mahasiswa dari Pergerakan Milenial Minang, Ampera Sumbar, Garda Empat Pilar Nusantara Sumbar, Limapia, dan Garda NKRI Sumbar yang tergabung dalam Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan. Massa tersebut meminta agar temuan Badan Peremiksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar itu, ditindaklanjuti dan diusut setuntas mungkin.

Massa aksi itu mendatangi Kantor Badan Penanggungalangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Senin (8/3) sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam melakukan aksi, massa tampak membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Hukum Mati Koruptor”, “Minta KPK Mampir ke Sumbar”, “Usut Tuntas Maling Uang Rakyat”, “Tak Ada Kata Damai Pada Praktik Korupsi”, dan “Usut Tuntas Temuan BPK RI”.

BACA JUGA:  PTM di Padangpariaman kembali Dihentikan

Selain itu, massa juga menyorakkan, ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penggelembungan harga pengadaan handsanitizer sebesar Rp 4,9 miliar dalam dana penanganan Covid-19 tahun 2020 tersebut.

“Kami minta segera usut tuntas. Penjarakan maling. Copot Kepala BPBD Sumbar. Jangan sampai kasus ini berhenti karena sogok menyogok sementara masyarakat dibiarkan menderita. Kami tidak percaya lagi dengan para pejabat di Sumbar,” kata salah seorang massa aksi.

Setelah melakukan demo di depan pintu masuk Kantor Gubernur Sumbar selama satu jam hingga pukul 15.30, namun lantaran Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah tidak hadir ke lokasi maka massa bertolak ke pintu masuk Mapolda Sumbar.

Saat demo di depan pintu masuk Mapolda Sumbar ini, massa aksi sempat membakar ban lantaran Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto juga tidak hadir untuk mendengarkan aspirasi mereka. Jenderal Lapangan Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan, Fikri Haldi mengatakan, ada dugaan korupsi dalam pengadaan hand sanitizer pada dana penanggulangan Covid-19 tahun 2020.

BACA JUGA:  Gudang Minyak di Mentawai Habis Dilalap Api

“Meski dana Rp 4,9 miliar tersebut sudah dikembalikan oleh BPBD Sumbar, namun harus diusut tuntas karena ada indikasi tindak pidana korupsi,” katanya kepada awak media di sela-sela melakukan aksi demo.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar seluruh stakeholders terkait segera menangkap para pelaku yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini karena telah merugikan keuangan Negara dan merugikan masyarakat Sumbar. “Kami juga meminta Pemprov Sumbar untuk memberikan hukuman setimpal dengan mencopot jabatannya, bagi seluruh oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi dana penanggulangan Covid-19 Sumbar ini,” sebutnya.

Di sisi lain, sambung Fikri, Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan juga menilai bahwa tidak tertutup kemungkinan ada dugaan korupsi dalam pengadaan sarana prasarana penanggulangan Covid-19 tahun 2020 seperti masker dan lainnya.

BACA JUGA:  Aturan Penundaan TPP ASN Pemko Padang bakal Dievaluasi

“Makanya kami meminta seluruh stakeholder terkait agar secepatnya melakukan investigasi sehingga jelas dana apa saja yang dikorupsi. Kami juga meminta, kapan perlu KPK yang datang ke Sumbar untuk menguak kasus dugaan korupsi ini,” ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sumbar agar berpartisipasi aktif di media sosial, media elektronik, serta turun ke jalan mengawal proses pengungkapan kasus ini. “Jangan sampai kasus yang merugikan negara dan masyarakat Sumbar ini hilang di telan bumi akibat proses-proses politik,” pungkas Fikri. (da.)

  • Bagikan