Iklan Melayang
Iklan Melayang

UMP Sumbar 2021 Tidak Naik, Buruh Demo Gubernur

  • Bagikan
Perwakilan pekerja yang tergabung dalam FSPMI melakukan orasi dan meminta kenaikan UMP Sumbar 2021. (Foto: Istimewa)
banner 468x60

Padang | Datiak.com – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumbar menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 sebanyak 8,5 persen dari UMP 2020 ini. Tuntutan kenaikan UMP Sumbar 2021 itu, disampaikan dalam bentuk aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumbar, kemarin (10/11).

Unjuk rasa itu dimulai sekitar pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Selama berdemo, massa terus menyerukan untuk kenaikan UMP Sumbar karena dinilai rendah. Menyikapi itu, Pemprov Sumbar pun meminta perwakilan dari peserta aksi untuk melakukan musyawarah terkait tuntutan.

banner 336x280

Dalam musyawarah tersebut, perwakilan peserta aksi menyampaikan tuntutannya. Yakni meminta Pemprov Sumbar menaikan UMP sebesar 8,5 persen. Namun, permintaan perwakilan massa aksi itu tidak dapat dikabulkan. Pasalnya, UMP Sumbar 2021 tidak bisa dinaikkan atau masih sama dengan UMP 2020, yakni senilai Rp 2.484.041.

“Kami meminta agar menaikkan UMP Sumbar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sekitar 8,5 persen dari UMP 2020,” sebut Wakil Ketua I DPW FSPMI Sumbar, Bidang Organisasi, Eka Nofrianto.

Setelah audiensi, imbuh Eka, pihak Pemprov mengatakan untuk UNP Sumbar sudah ditetapkan pemerintah pada 31 Oktober. Jadi, untuk UNP 2021 tidak ada kenaikan dan tetap dengan Rp 2.484.041. “Kita dari buruh FSPMI tetap meminta tetap dinaikkan. Kita akan melakukan kembali sejumlah aksi penuntutan ini ke depannya,” ungkap Eka.

Hal mendasar bagi buruh meminta dinaikkannya nominal UNP Sumbar 2021, lantaran dasar UNP itu adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan persentasenya sesuai harga pasaran. Artinya, para buruh akan kesulitan jika UMP tidak naik, karena harga bahan kebutuhan pasti terus mengalami peningkatan.

“Jadi dasar kita meminta kenaikan itu adalah dari harga pokok kebutuhan terus mengalami kenaikan. Tidak mungkin harga kebutuhan pada tahun berikutnya akan sama dengan harga tahun sekarang. Ini bisa membuat pendapatan buruh tidak sesuai dengan pengeluaran,” hematnya.

Respon Pemprov Sumbar

Sedangkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Sumbar, Nazwir, membenarkan bahwa Gubernur Sumbar sudah menetapkan UMP 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020. Sedangkan pemberlakuannya mulai 1 Januari 2021. “Ya, jumlahnya (UMP Sumbar, Red) sama dengan tahun 2020, yaitu Jumlah Rp 2.484.041,” ungkapnya.

Katanya, keputusan terkait UMP itu merupakan amanah dari kementerian terkait. Kemudian dilanjutkan oleh ketetapan Gubernur Sumbar yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 562-600-2020 tentang UMP Sumbar tahun 2021.

“Kita sudah jelaskan, bahwa terhadap tuntutan dari peserta demo akan dilakukan kajian-kajian,” ungkap Nazwir ketika wartawan menanyakan ketegasan UMP tidak bisa dinaikkan.

Nazwir juga menyampaikan alasan UMP tidak bisa dinaikkan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator lainnya. Kemudian indikator tersebut juga telah dituangkan dalam ketetapan Gubernur Sumbar. “Itulah indikator yang menjadi alasan kenapa UMP tidak dinaikkan yang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” tandasnya. (da.)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan