Ulah Corona, Solsel Kehilangan Rp 149 Miliar

  • Bagikan
Kabag Humas dan Protokol Setkab Solsel, Firdaus Firman. (Foto: Istimewa)

Solok Selatan – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel) memangkas anggaran hingga Rp189 miliar yang berasal dari APBD dan APBN tahun anggaran 2020. Hal itu dilakukan untuk pembiayaan penanganan covid-19 atau virus corona.

Namun, dana yang akan dimanfaatkan di Solsel hanya sekitar Rp 40 miliar. Sisanya, sekitar Rp 149 miliar lagi, ditarik pemerintah untuk penanganan pandemi yang berawal di Wuhan, Hubai, Tiongkok itu. Hal itu disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setdakab Solsel, Firdaus Firman, Kamis (23/4).

Firdaus menjelaskan, dana miliaran itu dari hasil pemangkasan atau rasionalisi anggaran. Sedangkan anggaran yang ditarik pusat, berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memang sumbernya dari APBN.

Selain DAK dan DAU, anggaran itu juga berasal dari dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Solsel, dana desa, serta dana bagi hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Ada juga anggaran dari kegiatan OPD dan pemotongan kegiatan infrastruktur. Intinya, tiap OPD dipangkas 35 persen (anggarannya),” ungkap Firdaus.

Beberapa poin mata anggaran yang dipangkas Pemkab Solsel, yakni mengurangi dengan menyesuaikan rasionalisi belanja pegawai, honorarium kegiatan dan perjalanan dinas pegawai dalam dan luar daerah. Lalu, mengurangi pengadaan alat tulis kantor (ATK), cetak dan penggandaan, sosialisasi, Bimtek, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan aset dan renovasi gedung.

“Itu semua merupakan belanja modal atau pembangunan infrastruktur yang masih memungkinkan ditunda tahun ini untuk dilanjutkan di tahun berikutnya,” bebernya.

Khusus anggaran sekitar Rp 40 miliar, katanya Pemkab Solsel merealisasikannya untuk belanja bidang kesehatan. Di antaranya untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD), sarana prasarana, dan pelayanan pasien covid-19.

Selain itu juga untuk penyediaan jaring pengaman sosial, pemberiaan bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus untuk penanganan dampak ekonomi serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pengendalian atau rasionalisi anggaran itu, dilaksanakan sesuai surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 pada 9 April 2020. Akan tetapi, mekanisme pemanfaatan anggaran penanganan darurat covid-19 itu, harus dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) perubahan anggaran APBD Solsel. (da.)

  • Bagikan