NaDes
 |
| Inspektur Padangpariaman Hendra Aswara saat menjelaskan tentang pelaporan LHKPN oleh pejabat eksekutif di daerahnya. (Foto: Istimewa) |
Padangpariaman – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk pejabat di Pemerintah Kabupaten Padangpariaman telah tuntas 100 persen diunggah. Pejabat lembaga eksekutifnya menjadi yang tercepat melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumbar.
“Dari surat resmi KPK, pelaporan LHKPN itu paling lambat akhir Maret. Namun, sejak 28 Februari lalu, kita cek 216 penyelenggara negara telah selesai melaksanakannya,” ujar Inspektur Padangpariaman, Hendra Aswara, di ruang kerjanya. “Nantinya laporan itu akan diverifikasi ulang oleh KPK,” imbuhnya.
Katanya, keseriusan Pemkab Padangpariaman terhadap transparansi harta kekayaan penyelenggara ini mendapat apresiasi KPK. Untuk itu, mantan Kadis DPMPTP tersebut sangat berterima kasih kepada penyelenggara negara di Pemkab Padangpariaman, karena sudah bekerja sama dengan baik, dalam menuntaskan kewajiban melaporkan LHKPN.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari arahan dan pembinaan bupati, wabup, dan sekda Padangpariaman,” ujar Peraih Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Sumbar tahun 2018 itu.
Ia juga menjelaskan, LHKPN ini merupakan kewajiban penyelenggara negara di lembaga eksekutif. Mulai dari bupati, wakil bupati, sekda, hingga pejabat eselon II, III, dan IV. (da.)
Discussion about this post