Tabungan Utsman, Program Anti Rentenir Pertama di Indonesia

  • Bagikan
Program Tabungan Utsman Bukittinggi
BERANTAS RENTENIR: Wako Erman Safar saat menjelaskan kepada awak media terkait Program Tabungan Utsman, di pelataran Pasar Bawah Bukittinggi, Rabu (23/3). (Foto: Ist)

Bukittinggi | Datiak.com – “Produk ini kata Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru pertama di Indonesia. Tidak ada di kota lain, hanya ada di Kota Bukittinggi,” ujar Wali Kota Erman Safar dalam pidatonya saat melaunching Tabungan Utsman, di pelataran Pasar Bawah Bukittinggi, Rabu (23/3).

Wako Erman Safar menyebut Program Tabungan Utsman ini dibuat dengan dasar tingginya kebutuhan modal bagi kalangan pelaku UMKM di Kota Bukittinggi. Selama ini, kata Wako, beragam jenis pinjaman yang ada, sangat besar biaya administrasi dan bunga yang harus ditanggung kreditur.

“Kami ajukan ke Banggar DPRD Bukittinggi dan disetujui. Akadnya Murabahah, biayanya ditanggung penuh oleh Pemko Bukittinggi lewat dana APBD. Jika pinjaman besarnya Rp 5 juta, bayarnya cukup Rp 5 juta, tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi,” jelas Erman Safar.

Tersedia 2.000 slot calon kreditur yang disediakan oleh BPRS Jam Gadang untuk program ini selama tahun 2022. Wako berharap tahun depan, Ketua DPRD Bukittinggi juga siap menganggarkan lebih banyak lagi. “Stop rentenir mulai saat ini juga, jangan ada lagi pedagang yang terjerat rentenir,” pinta Wako.

Politisi Gerindra itu menyebut program-program yang ia fokuskan di tahun 2022 ini ditujukan memberi manfaat langsung. Karenanya, tidak banyak pembangunan yang dicanangkan tahun ini. “Dengan bantuan modal, manfaatnya bisa langsung diterima masyarakat, begitu pula iuran komite yang juga bisa meringankan langsung beban orangtua,” katanya.

“Pandemi belum berakhir, orang miskin bertambah. Ada tambahan 16 ribu warga miskin baru selama pandemi di Bukittinggi. Mereka ini masuk kategori rentan, umumnya berasal dari kelompok yang sebelumnya pengusaha, lalu usahanya terganggu karena pandemi. Semoga dengan akses Tabungan Utsman ini usahanya bisa bangkit lagi,” harap Wako.

Ditekankan Erman Safar, karena mayoritas saham BPRS Jam Gadang dikuasai oleh Pemko Bukittinggi, maka sebagian besar laba juga akan masuk ke kas daerah dan akan dimanfaatkan kembali untuk peningkatan fasilitas publik. “Ini bedanya BPRS Jam Gadang dengan BPR lain yang umumnya milik individu,” katanya.

Wako meminta warga yang belum bisa terakomodir oleh Tabungan Utsman tahun ini agar bersabar dan segera mengurus persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan. Ia juga tidak menampik bahwa sebagai lembaga keuangan, BPRS Jam Gadang juga harus mematuhi aturan.

“Sejak Januari 2022 sudah mendaftar 1.200 calon, kemungkinan hanya 700 pendaftar yang bisa difasilitasi. Sisanya, ada riwayat yang tidak mau bayar hutang, baik di bank lain maupun di leassing. Karena itu bayarlah hutang terlebih dahulu,” tegasnya.

Untuk pendaftar baru, sambung Wako, proses di BPRS Jam Gadang bakal memakan waktu dua hari. Calon kreditur diminta mengurus keterangan usaha ke kantor lurah sebagai syarat utama. “Untuk kreditur lama yang sudah melunasi pinjaman dan ingin menambah pinjaman baru, prosesnya bisa selesai satu jam,” jelas suami Fiona Agyta itu.

Sementara itu Ketua MUI Bukittinggi, Aidil Alfin sebagai anggota Dewan Pengawas BPRS Jam Gadang, menyebut pihaknya sudah melakukan penelitian tentang keabsahan dan aspek hukum produk keuangan berlabel syariah ini.

“Ada yang datang memprotes, saya sampaikan MUI sebagai dewan pengawas tidak mungkin melegalkan yang haram. Kami teliti seksama mengacu ke fatwa MUI dan pronsip ekonomi syariah, Tabungan Utsman ini memang cocok,” katanya.

Tabungan Utsman yang dikuncurkan ini, kata Aidil, mengajak masyarakat Bukittinggi terutama pedagang untuk hijrah ke sistem syariah. “Mari kita sambut program ini, kita hijrah ke syariah secara ekonomi, mari jauhi rentenir dan manfaatkan tabungan ini,” ajaknya. (da.)

Baca berita Bukittinggi hari ini di Datiak.com.

  • Bagikan