Sumbar Dinilai Tidak Siap Hadapi Gempa dan Tsunami

  • Bagikan
Para peserta webinar yang diadakan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Sumbar membahas soal kesiapsiagaan Sumbar menghadapi bencana gempa dan tsunami. (Foto: Istimewa)

Padang | Datiak.com – Tak ada yang menginginkan datangnya bencana. Namun, tak ada pula yang dapat menghalang bencana itu terjadi. Contohnya gempa yang berpusat di Padangpariaman tahun 2009 silam, atau tsunami di Kepulauan Mentawai 2010 lalu. Dua peristiwa itu, menjadi rujukan Sumbar dianggap tidak siap menghadapi bencana gempa dan tsunami.

Penilaian tersebut mengapung dalam webinar yang diadakan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Sumbar, Minggu lalu (4/10). Terdapat tiga pembicara dalam diskusi online tersebut. Yakni Koordinartor F-PRB Sumbar, Khalid Syaifullah, Kepala Stasiun Geofisika Padangpanjang, Irwan Slamet, dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Rumainur.

Khalid Syaifullah menjelaskan, diskusi dilakukan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati 11 tahun gempa 30 September 2009 yang banyak menelan korban di Sumbar, dan 10 tahun tsunami Mentawai yang terjadi 25 Oktober 2010. Dua peristiwa besar itu, menurutnya patut menjadi pelajaran, karena rentang waktu kejadiannya tidak berjauhan.

BACA JUGA:  Ketua IBI Padangpariaman Bantah Dituduh Berpolitik

“Jadi, diskusi ini diharapkan bisa merefleksikan kesiapsiagaan Sumbar, sekaligus menakar sudah sampai di mana Sumbar siap menghadapi ancaman bencana ke depan,” hemat Khalid.

Selain itu, Khalid melihat koordinasi belum berjalan sesuai harapan. Sehingga, ia menilai koordinasi hanya menjadi kata yang indah dan mudah disebutkan saja, tetapi berat dalam prakteknya. Hasilnya, kecenderungan program PRB tidak efektif semakin besar.

Sedangkan Irwan Slamet menyampaikan berkaitan dengan pemantauan gempa. Katanya, BMKG mempunyai sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang dapat membantu memberikan informasi. Di antaranya menyangkut BUOY, OBU, tide gauge, seismograph, sirene, Deep Ocean Assessment Reporting of Tsunami (DAART), dan Cable Based Tsunameter (CBT).

BACA JUGA:  Tanggul Limbah Jebol, 600 Nelayan di Pasbar Sengsara

“Masalah klasik keamanan alat masih menjadi tantangan. Meskipun BMKG tetap melakukan berbagai upaya untuk memastikan peralatan terjaga dan berfungsi dengan baik, jika ada kejadian bencana,” ungkap Irwan.

Sementara itu, Rumainur menjelaskan bahwa gempa 2009 memang memberikan pelajaran besar bagi Sumbar. Sebagai pelaku langsung dalam sejarah menyedihkan itu, pihaknya mencatat hal penting. Hal itu untuk referensi agar kesiapsiagaan di Sumbar semakin ditingkatkan.

Tanggapan Peserta Diskusi

Presentasi ketiga nara sumber itupun ditanggapi beberapa peserta diskusi. Salah seorang Direktur Kesiapsiaagaan BNPB, Enny Supartini. Ia memberikan banyak catatan penting terkait koordinasi terutama perencanaan, kelembagaan dan penganggaran.

Tanggapan selanjutnya disampaikan Koordinator Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB), John Nedi Kambang. Ia menyoroti persoalan uji coba peralatan EEWS dan peralatan lain yang dibuat oleh BMKG. Menurutnya, peralatan tidak berfungsi saat kejadian bencana, justru menjadi bencana lebih besar.

BACA JUGA:  Polres Cek Kendaraan dan Senjata untuk Awasi Pilkada

“Kita juga masih sangat khawatir terhadap kepedulian masyarakat tentang PRB. Artinya, perlu gerakan yang lebih masif untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita tinggal di daerah yang memiliki ancaman serius,” ujar John.

Tanggapan lebih tajam disampaikan Ketua Pusat Studi Bencana (PSB) Universitas Andalas, Prof Fauzan. Fauzan berani mengklaim Sumbar sama sekali belum siap menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Ia berkaca dari kejadian gempa 30 September 2009 yang menelan banyak korban jiwa karena tertimpa bangunan.

Regulasi sudah dibuat, namun belum ada perubahan yang terjadi berkaitan dengan kekuatan gedung, karena masih seperti yang dulu. Dibutuhkan Perda yang bisa mendesak agar bangunan-bangunan publik harus sesuai dengan aturan terbaru (SNI 2017),” tegasnya. (da.)

  • Bagikan