Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Sopir Pelanggar Protokol Kesehatan di Padang Bisa Disanksi

  • Bagikan
Kepala Dishub Padang Dian Fakri memaparkan Perwako No. 49 Tahun 2020 di sektor transportasi. (Foto:Istimewa)

Padang – Dinas Perhubungan Kota Padang bakal menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan, khususnya di bidang transportasi. Sesuai Perwako Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19, setiap pelanggar akan dikenai sanksi kerja sosial hingga denda berupa uang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dian Fakri mengatakan, sanksi tersebut akan mulai diberlakukan hari ini (25/6). Dalam pelaksanaannya, petugas di lapangan akan melakukan razia secara mobile. Jika nanti ditemui pelanggaran di lapangan, petugas akan melakukan penindakan.

Dian menjelaskan, jajarannya telah melakukan sosialisasi Perwako Nomor 49 Tahun 2020 tersebut ke penyedia transportasi yang ada di Kota Padang. Seperti transportasi umum (AKAP, AKDP, angkot, kereta api, kapal laut, becak motor, ojek online dan bendi.

Dalam Perwako, imbuhnya, diatur bahwa jumlah penumpang dilarang melebihi 50 persen dari kapasitas kendaraan. Lalu, harus menjaga jarak 1 meter antar penumpang.

Pemilik kendaraan juga diminta menyemprotkan disinfeksi. Sedangkan orang dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, dilarang berpergian dengan transportasi umum.

Kemudian, selama berkendaraan wajib memakai masker bagi pengemudi dan penumpang dan melakukan cek suhu tubuh di lokasi tertentu. “Perwako ini sudah kita sosialisasikan secara masif sejak tanggal 8 Juni lalu,” ujar Dian.

Jadi, pihaknya meminta para penyedia jasa transportasi mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Perwako 49 Tahun 2020. Jika ada yang melanggar, bakal disanksi kerja sosial hingga denda uang paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu.

“Pemberian sanksi ini akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukannya,” jelas Dian. Untuk itu, ia berharap jangan sampai ada sopir atau pengemudi yang dikenai sanksi akibat tidak menjalankan protokol kesehatan.

Tanggapan Organda

Sementara itu, Ketua Organda Kota Padang Mastilizal Aye meminta agar Dishub lebih menggencarkan lagi sosialisasi Perwako tersebut. Sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul sampai dan diketahui oleh penyedia transportasi.

Mastilizal juga menyarankan kepada Dishub agar di moda transportasi tersebut dipasang stiker yang berisikan informasi terkait Perwako Nomor 49 Tahun 2020. (da.)

BACA JUGA:  KK Miskin di Padang Melonjak, PPKM Level 4 Tetap Lanjut?
  • Bagikan