Kamis, 16 Mei 2024

Datiak.com

Berita Sumbar Hari Ini, Info Terbaru dan Terkini

Sekolah di Solsel yang Ditutup Sebanyak 12 SD dan 4 SMP

SMP Negeri 35 Solok Selatan yang berada di Ulu Suliti Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, masuk dalam daftar sekolah di Solsel yang ditutup. (Foto: Facebook Owhie)
829 pembaca


Solok Selatan | Datiak.com – Sebanyak 16 sekolah di Solsel (Solok Selatan) ditutup untuk sementara dan tidak beroperasi lagi. Hal itu disebabkan karena siswa di sekolah tersebut tidak mencapai 60 orang. Penutupan itu sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Siswa di sekolah tersebut kini dipindahkan ke sekolah lainnya. Menyikapi itu, DPRD Solok Selatan meminta pemerintah daerah mengkaji ulang kembali penutupan aktivitas 16 sekolah di Solsel, dengan alasan tidak mencukupi 60 orang jumlah murid di sekolah tersebut.



Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat itu perlu dikaji ulang. Sebab, berdirinya sekolah tentu saja ada persoalan tersendiri. Misalnya, untuk mempermudah anak-anak yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi, atau terlalu jauh dari sekolah-sekolah bersar di sana.

Selain itu, ada yang secara gotong-royong membeli tanah demi berdirinya dunia pendidikan di daerah setempat. Termasuk persoalan tanah dihibahkan masyarakat. “Jadi, kita sangat menyayangkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pemerintah daerah. Ini meski harus dikaji ulang kembali, kasihan masyarakat yang jauh bersekolah,” jelas Wakil Ketua DPRD Solok Selatan, Armen Syahjohan, Selasa (31/8/2021).

Ada beberapa sampel yang ia temukan di lapangan, termasuk aspirasi yang diterima dari masyarakat. Ditutupnya sekolah di Solsel tersebut, mengharuskan pelajarnya menimba ilmu ke sekolah baru dengan jarak sangat jauh. Sehingga, mereka membutuhkan biaya tambahan. Contohnya saja untuk jasa ojek bagi murid atau siswa yang tidak memiliki kendaraan.

“Artinya, per hari warga harus keluarkan biaya ojek Rp 15 ribu demi pendidikan anaknya. Kalau sebelumnya mereka hanya uang jajan. Nah, kondisi ekonomi sulit di pandemi ini, meski harus jadi bahan pertimbangan pemkab dan mencarikan solusi terbaiknya,” hemat Armen.

Kalau memang berdampak merugikan masyarakat, kondisi tersebut harus dikembalikan ke semula. Hal ini juga sudah ia sampaikan melalui rapat paripurna di DPRD Solsel. Hanya saja, aspirasi warga yang disampaikannya itu belum digubris oleh Pemkab Solsel.




Jika sekolah di Solsel yang ditutup itu karena peminatnya kurang, kemudian menyebabkan jumlah siswa tidak maksimal, menurutnya perlu secara bersama-sama mencarikan solusinya. “Semua pasti ada jalan solusinya. Kuncinya keinginan kita saja,” cermatnya.

Kenapa sekolah swasta banyak diminati masyarakat, bisa saja mengacu kepada kualitas pendidikannya. Seharusnya, perlu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga bertambah peminat sekolah dan masyarakat menitipkan anaknya ke sekolah tersebut.

Bukan Kehendak Pemkab 16 Sekolah di Solsel Ditutup

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdisdikpora) Solok Selatan, Irwandi Osmaidi menyebutkan, persoalan 16 sekolah di Solsel yang ditutup tersebut, bukan kebijakan pemerintah daerah. Namun, implementasi dari Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS).

Ia pun menjelaskan, sekolah di Solsel yang terdampak kebijakan tersebut yaitu 12 unit SD Negeri dan 4 SMP Negeri. Yakni SMPN 22 Solsel, SMPN 33 Solsel, SMPN 34 Solsel, dan SMPN 35 Solsel. “Daerah harus menjalankannya, jika tidak sekolah yang kurang dari 60 muridnya tidak akan diturunkan pemerintah pusat dana BOS-nya,” jelasnya.

Saat ini, imbuh Osmaidi, terjadi kontroversi di lapangan. Pemerintah menginginkan sekolah tetap hidup atau beraktivitas, di sisi lain tidak semua masyarakat sekitar sekolah yang mau menyekolahkan anaknya di sana. Alhasil, muridnya pun kurang dari 60 orang. Sedangkan berdasarkan aturan Kemendikbud, sekokah yang muridnya di bahwa 60 orang harus ditutup. Jika tidak ditutup, dana operasionalnya (BOS) tidak bisa dicairkan.

“Tidak ada asumsi politik dan kebijakan pemerintah daerah, tapi pelaksanaan ini kebijakan pusat. Sebab sudah ada peraturan pemerintah sebelumnya diterbitkan terkait penutupan ini,” terangnya.

Desember 2021, sebutnya, akan dilakukan evaluasi kembali ke 16 sekolah di Solsel tersebut, serta akan dibuat kebijakan oleh Pemkab Solsel dan kesepakatan ninik mamak, dan masyarakat. “Akhir tahun ini kita akan evaluasi ke 16 sekolah ini, ditutup atau dibuka kembali,” pungkasnya. (da.)


Temukan berita Solok Selatan hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

Tim Redaksi
Penulis