Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Sahladi-Maskar Ajukan PHPKada ke MK

  • Bagikan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Sahladi-Maskar, mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Ilustrasi Hukum)

Limapuluh Kota | Datiak.com – Pasangan Cabup dan Cawabup Limapuluh Kota yang diusung Partai Demokrat, PAN dan Partai NasDem, Darman Sahladi dan Maskar M Datuak Pobo atau Salam (Sahladi-Maskar), mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan PHPKada itu diajukan pasangan Sahladi-Maskar ke MK, Senin malam (21/12). Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Limapuluh Kota Amfreizer. ”Kami dapat informasi dari situs resmi MK sudah ada satu permohonan PHPKada dari Limapuluh Kota yang masuk ke MK,” kata Amfreizer.

Permohonan PHPKada ke MK dari Limapuluh Kota tersebut, imbuhnya, diajukan oleh pasangan Darman Sahladi dan Maskar Datuak Pobo. ”Itu informasi yang kami liat dari website MK,” tambahnya.

Dari website resmi MK diketahui, pasangan Darman Sahladi dan Maskar M Datuak Pobo mengajukan PHPKada Limapuluh Kota ke MK melalui Kantor Pengacara/Advokat O SH dan rekan. Kantor pengacara ini beralamat di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh.

BACA JUGA:  Sektor Peternakan Sapi Digarap Lewat TMMD

Sedangkan pengacara O SH, masih enggan banyak berkomentar terkait permohonan pasangan Darman Sahladi-Maskar M Datuak Pobo ke MK tersebut. ”Kami belum bisa sampaikan tentang materi, karena kami pun belum menunjuk siapa yang akan jadi juru bicara nanti,” kata O SH.

Dari dokumen yang ada di website resmi MK, pengacara O bersama empat pengacara lainnya yang menjadi kuasa hukum Darman Sahladi dan Maskar M Datuak Pobo, meminta MK membatalkan keputusan KPU Limapuluh Kota. Khususnya keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.

Persiapan KPU

Jika permohonan PHPKada yang diajukan pasangan Darman Sahladi dan Maskar M Datuak Pobo ini dinyatakan MK memenuhi syarat atau masuk ke tahap persidangan, KPU Limapuluh Kota memastikan akan menyiapkan kuasa hukum. ”Jika sempat disidang MK, kita akan siapkan kuasa hukum,” kata Amfreizer.

BACA JUGA:  Inspektorat Diminta Tindaklanjuti Arahan Presiden

Amfreizer juga menginformasikan bahwa KPU Sumbar dalam beberapa hari ini, juga sudah menggelar bimbingan teknis (bimtek) terkait gugatan di MK. ”Sekarang, bimteknya masih berlangsung. Dalam bimtek, kita dibekali cara menghadapi gugatan di MK. Cara menjawab gugatan dan cara menyusun bukti-bukti,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Amfreizer, KPU tetap menghormati permohonan PHPKada yang masuk ke MK. ”Itu merupakan hak peserta pemilu. Jika tidak puas dengan apa yang diputuskan KPU, maka bisa lakukan gugatan. PKPU memberi ruang untuk itu. Salah satunya adalah di MK. Karena itu, hak peserta pemilu, kewajiban bagi KPU untuk melayani,” kata Amfreizer.

Rencananya, imbuh Amfreizer, KPU Limapuluh Kota akan menyiapkan kuasa hukum. ”Kita masih persiapan. Kita lihat dululah, apakah permohonan yang diajukan, memenuhi syarat untuk sidang di MK. Kalau disidangkan, kita siapkan kuasa hukum. Kalau tidak, ya syukurlah,” ujarnya.

BACA JUGA:  Gangguan Konsentrasi, Penyebab dan Solusinya

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tidak semua gugatan terkait sengketa ppilkada bisa dibawa ke MK.

Institusi itu hanya menerima gugatan yang berkaitan dengan perselisihan suara hasil Pilkada. Di luar gugatan terkait perselisihan suara, misalnya gugatan kecurangan bisa diajukan ke Bawaslu, DKPP, atau Pengadilan Tata Usaha Negara. (da.)

  • Bagikan