Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

RPJMD Pariaman Tahun 2018-2023 Direvisi karena Kondisi

  • Bagikan
RPJMD Pariaman tahun 2018-2023 direvisi
Wali Kota Pariaman, Genius Umar, memutuskan untuk merevisi RPJMD Pariaman tahun 2018-2023 untuk menyesuaikan kebutuhan Kota Pariaman akibat pandemi Covid-19. (Foto: Diskominfo Pariaman)

Pariaman | Datiak.com – Wali Kota Pariaman, Genius Umar merevisi rencana awal (renwal) RPJMD Pariaman tahun 2018-2023. Genius mengatakan, pada penyesuaian tema pembangunan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2018-2023, tema yang telah dibuat tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan.

Dalam revisi RPJMD Pariaman tahun 2018-2023 ini, lanjut Genius, tahun 2021 yang semula diprogramkan untuk pemantapan daya saing daerah melalui sektor strategis menuju Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya, mengalami perubahan menjadi peningkatan daya saing daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan daerah.

Lalu di tahun 2022 yang awalnya pemantapan Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya, dirubah menjadi percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah. Sedangkan tahun 2023 untuk perwujudan Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya, diubah menjadi pemantapan Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya.

“Perubahan (RPJMD Pariaman Tahun 2018-2023, Red) ini kami lakukan sesuai tema pembangunan Kota Pariaman. Namun, mewabahnya pandemi Covid-19 di Kota Pariaman memerlukan upaya percepatan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah,” ujar Genius.

Adapun program unggulan Pemerintah Kota Pariaman di bawah kepemimpinan Genius Umar dan Mardison Mahyuddin yang sedang berjalan, di antaranya melanjutkan program kesehatan gratis, prgram penddikan gratis, kartu pariaman pintar, program bus sekolah gratis, Magrib mangaji dan Subuh mubarakah.

Selanjutnya program satu keluarga satu sarjana, pembangunan masjid terapung Pariaman, pembangunan GOR dan Youth Center, pembangunan pusat pendidikan agaa non formal MDA (tingkat SD), MDW (tingkat SLTP), MDU (tingkat SLTA).

Sedangkan Pariaman sejahtera, ditujukan untuk pembangunan pusat pendidikan Al-Quran (Read Al-Quran Centre), pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM, pengembangan jalan sisi timur Pariaman, kesejahteraan guru honor PAUD, TK, SD dan SMP, pengembangan water front city, kesempatan kerja keluarga miskin, serta revitalisasi PKK da revitalisasi pasar yang ada di Kota Pariaman.

“Untuk program kesehatan gratis di Kota Pariaman sudah terlaksana sampai 99,2 persen. Artinya, masyarakat Kota Pariaman bisa berobat gratis di Rumah sakit Umum Kota Pariaman,” ucap Genius.

Kartu Pariaman pintar ditujukan bagi warga Kota Pariaman yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan anggarannya dari APBD Kota Pariaman. Sementara program Magrib mangaji dan Subuh mubarakah saat ini masih belum optimal karena pandemi Covid-19. Namun, Ia meminta kepada punyuluh agama desa untuk lebih aktif dalam membina masyarakat setempat agar program tersebut bisa berjalan namun dengan metode yang berbeda.

Genius berharap kepada semua OPD untuk dapat melakukan dengan segera program-program yang masih berjalan namun belum mencapai target. Sehingga pada 2023, semua program unggulan yang tertuang dalam RPJMD Pariaman tahun 2018-2023, terlaksana dengan sukses. Tentunya, masyarakat Kota Pariaman pun akan merasakan dampak positif program unggulan itu.

Landasan Revisi RPJMD Pariaman Tahun 2018-2023

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Pariaman, Fadli menungkapkan, revisi ranwal RPJMD 2018-2023 Kota Pariaman dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rujukan lainnya revisi RPJMD Pariaman tahun 2018-2023 tersebut yaitu Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Permendagri 18/2020 PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 342 Ayat (1) huruf (c) pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari perlu dilakukan Perubahan RPJPD dan RPJMD adalah terjadi perubahan yang mendasar, Pasal 342 Ayat (3) Perubahan yang mendasar dimaksud adalah mencakup terjadinya bencana alam, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional. (da.)


Temukan berita Padang hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

  • Bagikan