Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Pulihkan Ekonomi, DPRD Sorot Pendapatan Daerah Sumbar

  • Bagikan
Komisi III DPRD Sumbar sorot pendapatan daerah Sumbar. (Foto: Humas)

Padang | Datiak.com – Komisi III DPRD Sumbar menggelar rapat pembahasan anggaran di Kota Bukitinggi, Senin (20/7). Dalam rapat itu, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) diminta memperdalam komposisi sektor pendapatan daerah Sumbar.

Hal itulah nantinya yang akan dijadikan Komisi III DPRD Sumbar sebagai rujukan memberi rekomendasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020.

”Dalam penyusunan anggaran APBD-P 2020, mesti bercermin dari pelaksanaan tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terakomodir setelah pendemi korona,” ujar Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal.

Bakeuda diminta untuk menjabarkan bagaimana potensi pendapatan daerah Sumbar, bagaimana hasil evaluasinya. ”Berangkat dari penjabaran Bakeuda, Komisi III akan memberikan rekomendasi dalam penyusunan KUPA PPAS 2020,” katanya.

Di sisi lain, rapat dilakukan juga untuk mengetahui realisasi semester I APBD 2020 dan rencana strategis semester II untuk persiapan pembahasan APBD Perubahan 2020. Serapan anggaran menjadi fokus komisi III, sejauh mana efektivitas program kegiatan Bakeuda dalam mengotimalkan pendapatan daerah.

Sementara itu, Kepala Bakeuda Sumbar Zainuddin mengatakan, dalam penyusunan komposisi APBD-P 2020 setiap program mesti disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

”Penambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus didalami, agar tidak mengganggu sektor lain,” katanya.

Di sisi lain Zainuddin menjabarkan pada komposisi APBD-P 2020, pendapatan daerah R 6,5 triliun. Pendapatan Asli Daerah Rp 2, 08 triliun, Dana Perimbangan Rp 4,39 miliar.

Sementara itu, pendapatan lain-lain APBD sah Rp 62 miliar, belanja daerah Rp 7, 4 miliar, belanja tidak langsung Rp 4,3 miliar, belanja langsung Rp 3,1 miliar. Pembiayaan daerah Rp 470 juta, penerimaan pembiayaan Rp 377 juta dan pengeluaran pembiayaan Rp 93 juta. (da.)

BACA JUGA:  Fraksi PPP Usulkan Insentif Tenakes Sukarelawan dan Honorer
  • Bagikan