Potensi Politisasi Bantuan Sosial di Tahun Pilkada

  • Bagikan
Ilustrasi politisasi bantuan sosial saat Pilkada. (Gambar: Istimewa)

Pandemi Covid-19 telah mengubah serangkaian penjadwalan agenda demokrasi pada tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pilkada serentak yang sebelumnya dijadwalkan September 2020, ditunda hingga Desember 2020. Bantuan sosial.

Penundaan ini dilakukan atas dasar asumsi pemerintah pusat yang memperkirakan penyebaran Covid-19 dapat menurun akhir Mei 2020. Meskipun dalam Perppu itu sendiri penundaan Pilkada bisa kembali diberlakukan jika keadaan krisis belum dapat dikendalikan, tetapi aktivitas politik para calon kepala daerah di Indonesia harus tetap dicermati dengan baik.

Potensi terjadinya kecurangan di tengah pandemi Covid-19 tetap terbuka lebar. Jika Pilkada tetap dilaksanakan Desember 2020, peluang besar untuk memanfaat kondisi di tengah krisis ekonomi masyarakat, adalah suatu kemungkinan yang harus diamati secara serius. Potensi kecurangan yang mungkin terjadi seperti memolitisasi atau politisasi bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

Potensi atas politisasi bantuan sosial tersebut dapat berupa klaim sepihak dari pihak petahana. Meskipun bantuan yang diterima warga bersumber dari anggaran negara, bukan individu dari pihak petahana.

Untuk mengantisipasi, diperlukan upaya penegakan hukum untuk menindak kepala/wakil kepala daerah yang memolitisasi bantuan sosial. Berdasarkan pada Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala/wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan perundang-undangan. Kelahiran pasal ini dirancang khusus oleh para pembentuk undang-undang, untuk menghambat peluang petahana memanfaatkan posisinya melakukan fraud, yang dapat menguntungkan pribadinya.

BACA JUGA:  Dituntut Lima Bulan Penjara, Wabup Sijunjung Ajukan Pledoi

Petahana yang melanggar ketentuan bisa dikenai disanksi. Yakni pemberhentian dari jabatan kepala/wakil kepala daerah. Mekanisme perberhentian ditempuh terlebih dahulu dengan dinyatakannya oleh DPRD bahwa kepala/wakil kepala daerah itu melakukan pelanggaran. Kemudian, hasilnya disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa dan dibuktikan. Selain itu penindakan juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang juga harus dibuktikan oleh Mahkamah Agung terlebih dahulu.

Optimalisasi Peran Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang penting dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 ini. Dengan terbitnya Perppu Nomor Tahun 2020 yang memproyeksikan Pilkada diadakan Desember 2020, membuka ruang bagi Bawaslu menindak kepala/wakil kepala daerah yang memolitisasi bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19. Setelah KPU menetapkan tanggal penetapan calon kepala/wakil kepala daerah untuk Pilkada 2020, Bawaslu bisa menindak para petahana berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

BACA JUGA:  Hattrick Raih MURI Masakan Tradisional

Menurut norma tersebut, pimpinan daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Baik di daerah sendiri atau daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum penetapan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan atas keberlakuan norma tersebut, yaitu didiskualifikasi dari daftar pasangan calon oleh KPU, serta diancam pidana penjara paling lama enam bulan dan denda maksimal enam juta rupiah. Sanksi tersebut langkah tepat untuk menciptakan iklim pilkada dan kompetisi yang sehat antarpasangan calon.

Tentu tidak mudah kiranya untuk tetap melaksanakan perhelatan demokrasi yang cenderung dipenuhi aktivitas mengumpulkan orang banyak pada saat situasi pandemi. Justru dibutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi oleh para lembaga penyelenggara Pilkada andai kata Pilkada serentak tetap digelar pada bulan Desember 2020 ini.

Pilkada di Tengah Pandemi

Memori pada penyelenggaraan Pemilu 2019 harus menjadi suatu ikhtibar dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 yang semakin baik dan demokratis. Catatan yang memilukan atas banyak jatuhnya korban jiwa dari suatu proses demokrasi tidak boleh terulang lagi.

BACA JUGA:  Mulyadi: Transportasi Kereta Api Sumbar Perlu Diaktifkan

Jika Pilkada tetap dilangsungkan pada masa pandemi, maka keselamatan penyelenggara Pilkada dan masyarakat harus menjadi prioritas bagi para pemangku kebijakan. Upaya untuk meraih keselamatan itu tidak dapat dicapai bila langkah-langkah strategis pemerintah cenderung terburu-buru dalam menghadapi musibah ini.

Setiap langkah yang diambil harus cermat, teliti dan matang guna meminimalisir kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Langkah staregis itu bisa dimulai dengan koordinasi antar KPU, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan untuk mengetahui fakta dan data real dari peta persebaran Covid-19 di Indonesia.

Dari data real tersebut dapat diperkirakan apakah Pilkada dapat tetap dihelat atau ditunda kembali. Keselamatan warga negara harus menjadi segala-galanya di atas seluruh kepentingan politik praktis. Dengan demikian negara dapat hadir menjadi pelindung sekaligus pelayan bagi warga negaranya. (da.)

*Artikel opini ini ditulis oleh Muhammad Qhadri (Anggota Dewan Penasihat Pengurus Kombad Justitia Fakultas Hukum, Universitas Andalas)

  • Bagikan