Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

PKC PMII Sumbar: Bank Harus Jalankan Instruksi Presiden

  • Bagikan
Rodi Indra Saputra bersama sahabat-sahabatnya di PKC PMII Sumbar. (Foto: Istimewa)

Padang | Datiak.com – PKC PMII Sumbar menilai Instruksi Presiden Joko Widodo mengenai kelonggaran atau relaksasi pembayaran cicilan kendaraan, belum dijalani secara serius di tingkat bawah atau pelaksana teknis kebijakan. Padahal, instruksi itu ditujukan sebagai solusi memperingan masyarakat di masa pandemi Covid-19 atau virus corona.

“Harusnya, instruksi presiden bisa dilaksanakan dengan baik. Jika perlu, menteri-menteri terkait segera merumuskan peraturan-peraturan untuk menjalankan instruksi tersebut,” hemat Ketua Umum PKC PMII Sumbar, Rodi Indra Saputra, Senin (30/3).

Sayangnya, imbuh Rodi, pasca disampaikan presiden menyampaikan instruksinya, masih ada bank plat merah (BUMN/BUMD) dan swasta, yang membagikan selebaran di Sumbar. Selebarannya berisi berbagai alasan agar nasabah tetap melakukan pembayaran.

BACA JUGA:  Padangpariaman 3 Tahun Pertahankan Penghargaan IGA

“Instruksi pak presiden itu sudah jelas. Tujuannya untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat kelas bawah, karena mereka harus berada di rumah dalam rangka mematuhi imbauan pemerintah,” ujar Rodi.

“Jadi, kami berharap bank dan leasing (pihak pelaksana kredit, Red) bisa menjalankan instruksi presiden, karena banyak sekali masyarakat kecil seperti pedagang dan tukang ojek, yang hari ini ada pinjaman di bank dan leasing. Mereka didesak membayar, tetapi mereka kini tidak bekerja,” imbuh Rodi.

Terlebih lagi, katanya di Sumbar sudah dinyatakan 8 orang positif Covid-19. Salah satu cara mencegah pengembangan virus mematikan tersebut tidak semakin berkembang, tentu dengan meminta masyarakat tetap berada di dalam rumah dan menghindari kerumunan.

BACA JUGA:  Ranperda RPJMD 2021-2026 Sumbar Disetujui dengan Catatan

“Bayangkan saja, pedagang dan tukang ojek yang penghasilan hariannya harus bekerja, kini terpaksa berada di rumah. Di sisi lainnya, mereka harus memikirkan karena didesak tagihan bank dan leasing. Ini tentu sangat memprihatinkan,” cetus Rodi.

“Untuk itu, kami berharap agar pemerintah benar-benar serius menjalankan instruksi presiden, serta melakukan evaluasi terhadap para pelaksana teknis di tingkat daerah,” pungkas Rodi.

Instruksi Presiden

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memang sudah memutuskan untuk diberikan kelonggaran atau relaksasi cicilan kendaraaan selama satu tahun pada pekerja harian di tengah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satunya relaksasi kredit kendaraan roda dua bagi tukang ojek.

“Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil, ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu,” ucap Jokowi dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa 24 Maret 2020. (da.)

  • Bagikan