Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Percepat Pahami Peraturan Kemendagri

  • Bagikan
BUPATI ALI MUKHNI BERSAMA WABUP SUHATRI BUR MEMBERI ARAHAN KEPADA SEKDAKAB JONPRIADI
Bupati Padangpariaman Ali Mukhni dan wakilnya Suhatri Bur, usai rapat kembali memberikan arahan kepada Sekkab Jonpriadi serta Kadis PUPR Deni Irwan dan Kabag Hukum Padangpariaman, Rifki Monrizal NP, di ruang kerjanya. (Foto: Humas)
Padangpariaman – Pemerintah Kabupaten Padangpariaman siap melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 70 dan Noomor 90 Tahun 2019 tepat waktu, yakni pada tahun 2021 mendatang.

Kedua peraturan tersebut tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, lalu tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mencapai target itu, Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni meminta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemkab Padangpariaman secepatnya melakukan penyesuaian atau beradaptasi dengan peraturan tersebut.

Hal itu disampaikan Ali Mukhni kepada media usai rapat bersama Wabup Suhatri Bur, Sekkab Jonpriadi, serta para pimpinan OPD di Padangpariaman, di Paritmalintang, Senin (9/2).

”Saya meminta segenap OPD segera melaksanakan penyesuaian, sehingga kita siap melaksanakan peraturan tersebut tepat pada waktunya, tanpa keterlambatan,” ujar Ali Mukhni.

Saat ini, imbuh Ali Mukhni, pihaknya telah mulai langkah-langkah melaksanakan peraturan tersebut dengan memetakan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan mekanisme.

”Kita juga meminta Inspektorat, Bapelitbangda, dan BPKD agar cepat memastikan pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019,” kata bupati yang sudah dua tahun berturut meraih penghargaan Inovatif Goverment Award dari Kemendagri itu.

Sedangkan, Inspektur Padangpariaman, Hendra Aswara mengatakan bahwa Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 wajib diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan keuangan tahun anggaran 2021 yang dimulai pada Januari 2020.

”Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah pedoman bagi seluruh pemda di Indoensia untuk mewujudkan single codebase,” kata Hendra.

Menindaklanjuti arahan Ali Mukhni, Kepala Bapelitbangda Ali Amran mengatakan akan mengadakan workshop bersama seluruh OPD dan kasubag perencanaan. Workshop rencananya akan berlangsung tiga hari dengan menghadirkan nara sumber yang kompeten.

”Sesuai arahan bupati, kita respon implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan mengadakan workshop bersama OPD,” kata Ali Amran. (da.)
  • Bagikan