Rabu, 21 Februari 2024

Datiak.com

Berita Sumbar Terbaru Hari Ini dan Info Terkini

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024, Kerja Bawaslu Kuncinya

Bawaslu Sumbar melakukan Sosialisasi Produk Hukum Non Aparatur terkait Pemberian Keterangan Bawaslu pada Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), di Hotel Mercure, Minggu (19/11/2023). (Foto: Bawaslu Sumbar)
214 pembaca

Padang | Datiak.com – Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 nanti. Hal itu mengapung dalam Sosialisasi Produk Hukum Non Aparatur terkait Pemberian Keterangan Bawaslu pada Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), yang digelar di Hotel Mercure pada Minggu (19/11/2023).

Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menekankan peran vital Bawaslu dalam pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Jadi, kerja pencegahan dan pengawasan Bawaslu pada tahapan Pemilu 2024, kunci penentuan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 di MK.

“Kerja Bawaslu mencerminkan potret real atau fakta lapangan yang terekam dalam pengawasan dan pencegahan. Posisi Bawaslu sangat penting dalam PHPU karena informasi yang kita berikan dapat sangat berpengaruh pada hasil akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 di MK,” ujar Alni.

Dalam konteks Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Bawaslu memiliki peran sebagai pemberi keterangan resmi kepada MK. Alni menjelaskan bahwa keterangan Bawaslu disusun secara tertulis dan diajukan kepada MK untuk persidangan PHPU. Selain keterangan tertulis, Bawaslu juga dapat memberikan keterangan tambahan dan lisan sesuai permintaan MK.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Benny Aziz, menyoroti pentingnya pemahaman format keterangan tertulis. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap format keterangan tertulis berdasarkan Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 dan pokok permohonan perlu ditingkatkan oleh seluruh jajaran Bawaslu.

Proses penanganan pelanggaran juga menjadi fokus dalam pemberian keterangan pada perkara PHPU. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Data dan Informasi, Vifner, mengingatkan agar proses penanganan pelanggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang mengatur.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat, Karnalis Kamaruddin, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai tata cara penyusunan keterangan tertulis pada pemberian keterangan Bawaslu di MK. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait ketentuan-ketentuan yang terkait.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan penegakan keadilan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik pada pesta demokrasi yang akan berlangsung tidak lama lagi. Sosialisasi juga menghadirkan Kepala Sub Koord Advokasi Hukum Biro Hukum dan Humas Witra sebagai fungsional hukum ahli muda melalui video conference.

Dalam laporan Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sumatera Barat, Roza Molina, disampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman terkait tata cara penyusunan keterangan tertulis pada pemberian keterangan Bawaslu di Mahkamah Konstitusi dan menyamakan persepsi terkait ketentuan-ketentuan yang terkait. (da.)