Penuhi APD, KPU Butuh Rp 5 Miliar, Bawaslu Rp 600 Juta

  • Bagikan
Susana rapat koordinasi Pemkab Padangpariaman bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri, Rabu (17/6). (Foto: Facebook Zulnaidi)

Padangpariaman – Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah kembali dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padangpariaman. Namun, kondisi pandemi covid-19 saat ini, membuat kedua lembaga itu berpikir keras. Yakni soal pemenuhan kebutuhan Alat Pemindung Diri (APD).

KPU Padangpariaman mengestimasi kebutuhan APD-nya mencapai Rp 5 miliar. Sedangkan Bawaslu sekitar Rp 600 juta. Kekurangan anggaran itu tentunya tidak sedikit. Terlebih sejak awal mereka memang sudah minim budgeting.

Namun, kondisi itu tidak dijadikan penghalang memulai bekerja. Baik oleh KPU ataupun Bawaslu Padangpariaman. Mereka tetap memulai tahapan pilkada, meskipun belum ada solusi untuk pembelian APD-nya sampai sekarang.

“Kami sudah mulai masuk kantor tanggal 5 Juni 2020. Kami pun sudah melaksanakan sejumlah rapat plano,” ujar Ketua KPU Padangpariaman, Zulnaidi via telepon pribadinya, Rabu (17/6).

Rabu (24/6) depan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi (rakor), sekaligus penyerahan dokumen-dokumen kebutuhan verifikasi. Dua hari berseleng, yakni 26-27 Juni, pihaknya langsung memulai melakukan verifikasi.

“Itu (proses verifikasi, red) selesainya sekitar 2 mingguan. Setelah itu, baru ditetapkan hasil verifikasi. Dan di bulan Juli depan, kita juga sudah mulai melakukan pendataan pemilih,” katanya.

Karena tahapan pilkada ini dilakukan dalam kondisi pandemi, pihaknya diwajibkan memenuhi standar protokol kesehatan. Jadi perugas yang turun, wajib menggunakan APD lengkap. Begitupun saat pelaksanaan pemungutan suara.

“Perhitungan sementara kami, kebutuhan anggaran untuk (APD, Red) itu mencapai sekitar Rp 5 miliar. Jika tidak ada anggaran, ini tentu bisa jadi permasalahan karena APD tidak ada,” hematnya.

Sekarang saja, imbuh Zulnaidi, untuk menutupi kekurangan anggaran di KPU Padangpariaman, pihaknya sudah melakukan rasionalisasi. Sehingga, banyak kegiatan yang ditiadakan, seperti rakor, perjalanan dinas, bimbingan teknis, sosialisasi, dan beberapa kegiatan kampanye.

“Penghematan ini baru mampu mengisi kekurangan anggaran sekitar Rp 5 miliar di KPU Padangpariaman. Kami masih defisit anggaran. Jadi tidak ada yang bisa dialokasikan untuk APD,” ungkapnya.

Jika memang daerah tidak bisa menutupi kekurangan anggaran itu, menurutnya harus ada diskusi penyelesaiannya. Misalnya dengan menyepakati untuk melakukan sistem pinjam pakai.

“Contohnya saja Termo Gun, dinas kan memiliki alat itu. Jika memang tidak mungkin dibeli, dipinjam pakaikan saja untuk petugas TPS nantinya. Jadi bukan tidak ada solusi kalau semuanya semangat mendukung suksesnya pilkada ini,” pungkasnya.

Belum Ada Solusi

Terpisah, Ketua Bawaslu Padangpariaman, Anton Ishaq mengatakan, terhitung 15 Juni 2020, semua jajaran ad hoc (pengawas kecamatan dan nagari) telah aktif bekerja. Begitupun staf di sekretariat Pengawas Kecamatan.

“Sekarang, kami mulai melakukan restrukturisasi anggaran pascapengaktifan. Artinya ada beberapa panduan dari Kemendagri, Bawaslu Ri, dan KPU, meminta dilakukan penyesuaian nilai NPHD untuk dimaksimalkan dalam rangka covid-19. Salah satunya melengkapi APD jajaran Bawaslu,” katanya.

Setelah pihaknya melakukan penghitungan, ditemukan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan APD itu sekitar Rp 600 juta. Meskipun anggaran Bawaslu Padangpariaman sudah dirasionalisasi, tetap tidak bisa menutupi kekurangan itu. “Kami sudah banyak hilangkan kegiatan. Contohnya perjalanan dinas dan bimbek sudah tidak ada lagi,” ungkapnya.

Terkait hal itu, pihaknya telah menyurati Pemerintah Kabupaten Padangpariaman. Harapannya, kebutuhan APD itu bisa dipenuhi dengan cara bantuan hibah. “Jadi tidak usah hibah berupa uang. Cukup berupa barang sesuai kebutuhan APD di Bawaslu Padangpariaman saja,” ungkapnya.

Sayangnya, setelah ia berkoordinasi dengan Asisten III Pemkab Fakriati dan Plt Badan Keuangan Daerah Padangpariaman Armeyn Rangkuti, permohonan hibab berupa barang tersebut tidak mungkin bisa kabulkan, dengan alasan hibah APD Padangpariaman juga dari pihak ketiga.

“Namun kita tidak ingin putus asa. Kita ajak beliau untuk bisa membantu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengatasi masalah APD ini,” pungkasnya.

Jika tetap tidak terselesaikan di tingkat pusat, jalan terakhir yang akan ditempuhnya yaitu menggunakan dana dari NPHD yang telah ada. Hal itu diakuinya pasti akan sangat memberatkan Bawaslu Padangpariaman, karena anggarannya sudah minim sejak awal. (da.)

  • Bagikan