Kamis, 22 Februari 2024

Datiak.com

Berita Sumbar Terbaru Hari Ini dan Info Terkini

Penghapusan Tenaga Honorer di 2023, Mahyeldi: Akan Berisiko

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat memberikan keterangan kepada awak media terkait kemungkinan efek penghapusan tenaga honorer di 2023 mendatang. (Foto: Diskominfo Sumbar)
661 pembaca

Padang | Datiak.com – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memandang, penghapusan tenaga honorer di 2023, dapat mengganggu performa pemerintahan di daerah.

“Pasti ini akan berefek pada tugas kita, dan akan beresiko pada beberapa tugas kita, termasuk di sejumlah OPD lainnya,” kata Mahyeldi, Kamis (23/6/2022).

Mahyeldi mengungkapkan telah minta semua OPD di lingkungan Pemprov Sumbar untuk lakukan pengkajian, analisis dan rancangan redistribusi PNS bila penghapusan tenaga honorer di 2023 dilakukan.

Mengarah pada data Badan Kepegawaian Daerah Sumbar, sambungnya, ada 12.417 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sumbar. Sekitar 8.872 orang bertugas sebagai guru honorer.

Selanjutnya, 108 tenaga medis dan selebihnya, sekitar 3.432 menyebar di beberapa OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.

Sekarang ini ada 1.829 formasi yang diajukan Pemprov Sumbar untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumbar. Sekitar 1.601 orang untuk guru, sisanya untuk non guru.

Namun, katanya jumlah formasi itu masihlah jauh dari keperluan, jika memang penghapusan tenaga honorer di 2023 mendatang dilaksanakan.

Makanya, imbuh Mahyeldi, gubernur se-Indonesia mengusulkan ke pemerintahan pusat untuk mengevaluasi kembali peraturan penghilangan tenaga honorer di lingkungan pemerintah.

Ia menjelaskan keinginan itu sebagai hasil persetujuan di pertemuan Gubernur se-Indonesia di Bali pada April 2022, yang dikomandoi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Jadi, gubernur se-Indonesia memang mengharap peraturan ini tinjau ulang, karena ini akan berpengaruh pada kehidupan tenaga honorer,” hemat gubernur yang akrab disapa buya tersebut.

Untuk diketahui, ketentuan penghentian tenaga honorer di 2023, sesuai PP No. 49 Tahun 2018 tentang Management Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selanjutnya, PP itu diteruskan dengan terbitnya Surat Menpan-RB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditandatangani oleh MenPAN-RB Tjahjo Kumolo. (da.)