Minggu, 25 Februari 2024

Datiak.com

Berita Sumbar Terbaru Hari Ini dan Info Terkini

Pengembangan Sektor Industri untuk Wujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Eko S. A. Cahyanto, saat diwawancarai awak media. (Foto: Kemenperin)
87 pembaca

Jakarta | Datiak.com – Pemerintah Indonesia terus menghadirkan langkah-langkah strategis dalam pengembangan sektor industri, dengan kawasan industri sebagai fokus utama. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perusahaan industri diwajibkan berlokasi di kawasan industri.

Hal ini menjadi bagian dari strategi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia.

Kawasan industri merupakan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Sejak dimulainya pembangunan kawasan industri pada tahun 1989, kini Indonesia telah memiliki 145 kawasan industri dengan total luas lahan mencapai 72.316 hektar. Tingkat okupansi mencapai 64,14 persen, dan target tahun 2024 adalah menambah 18 kawasan industri baru dengan izin yang sudah dimiliki.

Seiring berjalannya waktu, paradigma kawasan industri berubah. Dari kawasan industri generasi pertama yang hanya diperuntukkan bagi BUMN, pada tahun 1990, swasta diizinkan membangun kawasan industri, menciptakan kawasan industri generasi kedua.

Pada tahun 2009, fokus bergeser ke kawasan industri modern yang tidak hanya untuk kegiatan industri, melainkan juga mendukung kegiatan pendukung seperti area komersial, sistem logistik, pendidikan, serta pusat pengembangan dan riset.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Eko S. A. Cahyanto, menyatakan bahwa kawasan industri saat ini diarahkan untuk menjadi kawasan industri smart-eco industrial park. Ini mencakup penggunaan green energy, smart infrastructure & technology, serta penerapan konsep circular economy untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

Kemenperin telah mengeluarkan regulasi yang mengatur kawasan industri, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

Regulasi tersebut mencakup infrastruktur yang wajib ada di kawasan industri, termasuk instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, saluran drainase, instalasi penerangan jalan, dan jaringan jalan. Infrastruktur pendukung lainnya dapat dibangun jika diperlukan.

Pentingnya kawasan industri juga tercermin dalam kebijakan pembatasan jenis kawasan industri di Pulau Jawa. Kawasan industri di Pulau Jawa difokuskan untuk kegiatan industri berbasis teknologi tinggi, padat karya, dan hemat air.

Sementara itu, kawasan industri di luar Pulau Jawa difokuskan untuk kegiatan industri berbasis pengolahan sumber daya alam, peningkatan efisiensi sistem logistik, dan sebagai pendorong pengembangan pusat ekonomi baru.

Kawasan industri juga mendapatkan perhatian khusus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan 25 kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai PSN, 23 diantaranya berada di luar Pulau Jawa. Ini memberikan kemudahan dan fasilitas khusus untuk mempercepat pembangunan kawasan industri.

Kemenperin bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya bekerja sama untuk memberikan kemudahan perizinan bagi industri baru yang masuk ke kawasan industri.

Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan dokumen perizinan lingkungan dapat diterbitkan secara otomatis mengikuti KKPR kawasan industri. Fasilitas nonfiskal seperti penetapan sebagai Objek Vital Nasional sektor Industri juga diberikan kepada kawasan industri yang memenuhi persyaratan.

Kemenperin juga mengingatkan investor baru untuk berhati-hati dalam memilih lokasi berusaha. Kawasan industri tanpa legalitas perizinan berusaha yang sah tidak akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang sudah ditetapkan. Kemenperin secara terbuka mengajak investor baru untuk berkonsultasi terkait pemilihan lokasi kawasan industri yang sudah memiliki izin yang sah.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Kemenperin terus berkomitmen dalam mewujudkan kawasan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan industri, serta memberikan kepastian lokasi sesuai dengan tata ruang. Masyarakat dan pelaku industri diharapkan dapat merasakan dampak positif dari pengembangan sektor industri yang berkelanjutan ini. (*)


1 Komentar

Sudah ditampilkan semua

Komentar ditutup.