Pengawasan Orang Asing Harus Libatkan Masyarakat

  • Bagikan
Danlantamal II Teluk Bayur Laksamana Pertama Dafit Santoso saat monitoring ke Tuapejat, Rabu (19/8). Ia mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan orang asing. (Foto: Istimewa)

Mentawai | Datiak.com – Pengawasan orang asing tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait lainnya. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif. Sehingga, pengawasan terhadap WNA dapat berjalan maksimal.

“Pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tugas Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) saja. Setiap individu masyarakat dapat menjadi mata atau pengawas, termasuk para insan pers,” ujar Danlantamal II Teluk Bayur Laksamana Pertama Dafit Santoso saat monitoring ke Tuapejat, Rabu (19/8).

Menurutnya, membangun bangsa mesti satu hati atau kompak. Jadi, tidak perlu ada kepentingan apa pun yang melatarbelakanginya. Dengan semangat kesatuan itu, ia yakin pembangunan suatu wilayah bakal berjalan dengan sangat baik.

Dalam kunjungan itu, Defit turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penerapan protokol kesehatan di Kepulauan Mentawai. Khususnya di pusat ibu kota kabupatennya, yakni Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara.

“Ini paling bagus. Sebab, sudah lama (pemberlakuan PSBB dihentikan, Red), tetapi Pemkab dan masyarakat Mentawai masih tetap mempertahankan protokol kesehatan. Ini menunjukkan konsistennya berjalan,” katanya.

Sedangkan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake mengkui, pengawasan orang asing di Kepulauan Mentawai masih belum maksimal. Salah satu kendalanya karena belum adanya Kantor Imigrasi di wilayah tersebut.

“Mentawai daerah wisata. Tamu kita adalah tamu mancanegara. Nah, kendala kita yaitu kesulitan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap wisatawan, tanpa ada pendampingan dari imigrasi,” ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya tentu harus tetap memperhatikan kedatangan wisatawan. Jika dilakukan pemeriksaan, etisnya perlu pendampingan pejabat berwenang, yaitu dari Kantor Imigrasi. “Kita tidak ingin Mentawai dianggap tidak ramah terhadap wisatawan, karena bisa menjadi isu internasional,” hemat politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Untuk itu, menurutnya harus ada kehadiran imigrasi di Kepulauan Mentawai. Apalagi, bagi wisatawan pecinta surfing atau selancar di Kepulauan Mentawai yang sangat banyak. Sebab, di Mentawai terdapat sekitar 90 titik spot selancar yang paling dicari.

“Nah, kalau satu spot saja ada satu wisatawan, maka sudah ada 90 wisatawan yang tersebar di Mentawai yang bermain surfing. Kondisi ini tentu saja akan cukup sulit untuk dipantau. Belum lagi, wisatawan yang datang lewat kapal selancar,” pungkasnya. (da.)

  • Bagikan