Pengawasan Logistik Pemilu 2024 Vital, Vifner: Paku Saja tak Bisa Diganti dengan Pena
Padang Pariaman | Datiak.com – Pengawasan logistik Pemilu 2024 benar-benar vital. Pembahasan ini mengapung dalam beberapa rapat yang dilaksanakan Bawaslu Padang Pariaman dalam sepekan terakhir. Bahkan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Vifner, menekankan bahwa paku yang digunakan untuk pencoblosan saja, tidak bisa diganti dengan pena.
“Jadi, kalau paku untuk pencobolan tidak ada, pencoblosan tidak bisa dilakukan. Begitu vitalnya pengawasan logistik Pemilu 2024 itu,” ujar Vifner saat memberikan sambutan dalam Rapat Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Tahapan Logistik, yang dilaksanakan Bawaslu Padang Pariaman di Pariaman, Minggu (12/11/2023).
Sebelumnya, Vifner juga menjelaskan bahwa tahapan logistik merupakan yang paling krusial. Ia mengajak semua pihak untuk serius dalam melaksanakan tugas pengawasan, karena fungsi Bawaslu pada dasarnya memastikan penyelenggara teknis menjalankan tugasnya sesuai prosedur.
”Kesadaran bersama dalam pengelolaan logistik diperlukan mengingat beban pekerjaan manual yang masih dominan dalam pelaksanaan pemilu,” kata pria yang pernah menjadi Ketua KPU Padang Pariaman ini.
Vifner menekankan bahwa pengelolaan logistik, dengan jumlah yang sangat besar, memerlukan kecakapan tinggi. Dalam proses ini, tidak hanya pengelola teknis KPU yang terlibat, tetapi juga melibatkan pihak luar. ”Kesalahan dalam pengelolaan logistik dapat menimbulkan ancaman pidana bagi pengelola teknis,” tukasnya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Azwar Mardin, menyampaikan bahwa dalam pengawasan logistik Pemilu 2024, beberapa poin harus diperhatikan. Mulai dari penerimaan hingga pendistribusian logistik seperti kotak suara, tinta, dan segel yang telah diterima pada tahap pertama distribusi.
Azwar Mardin menekankan pentingnya memastikan kesesuaian logistik dengan ketetapan dan peraturan, serta memastikan keamanan dan keabsahan logistik tersebut. Proses pendistribusian logistik hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus diawasi dengan ketat. Sehingga, semua tahapan pemilu tidak menemui kendala yang dapat memicu pelanggaran.
Dalam rapat itu juga dihadirkan narasumber dari unsur akademisi, yakni Muhammad Taufik. Ia menyoroti pentingnya pengawasan logistik Pemilu 2024 sebagai langkah dalam menghadapi potensi dan mencegah terjadinya konflik selama proses pemilihan.
Narasumber lain yang dihadirkan yaitu Demisioner Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Anton Ishaq. Ia kembali mengingatkan Panwaslu Kecamatan untuk segera membuat alat kerja pengawasan logistik Pemilu 2024, tanpa harus menunggu instruksi dari Bawaslu RI.
“Hal ini penting agar Panwaslu Kecamatan dapat memberikan informasi dengan cepat, jika ada permintaan data, untuk memastikan pengawasan yang efektif dan responsif,” pesan Anton.
Sementara itu, Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen yang juga hadir dalam salah satu rapat yang dilakukan Bawaslu Padang Pariaman pada Jumat (10/11/2023), memberikan penjelasan tentang kriteria logistik pemilu yang harus dipastikan oleh pengawas. Termasuk jenis, jumlah, kualitas, waktu, sasaran, dan biaya yang tepat.
Lalu Ketua KPU Padang Pariaman, Zainal Abidin, juga membenarkan bahwa logistik adalah organ vital pemilihan umum. Meskipun tahapan panjang pemilu telah dilalui, kekeliruan dalam logistik pada hari pemilihan, diakuinya dapat menghambat jalannya pemilu.
”KPU Padang Pariaman memberikan akses kepada Bawaslu Padang Pariaman untuk mengakses seluruh proses pendistribusian dan penerimaan logistik pemilu di Padang Pariaman,” kata Zainal. (da.)
- Baca berita dan artikel Kami di Google Berita.
