Padang | Datiak.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sumbar mencatat pendapatan negara di Sumbar hingga akhir September 2020 mencapai Rp 4,08 triliun. Angka tersebut baru mencapai 56,98 persen dari target 65-70 persen. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho.
“Pertumbuhan realisasi ini mengalami kontraksi sebesar negatif 1,06 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy),” kata Heru saat memaparkan kinerja APBN dan Fiskal Regional Sumbar Triwulan III Tahun 2020, Selasa (6/10).
Realisasi pendapatan negara di Sumbar ini, katanya bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp 2,72 triliun. Pertumbuhan pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan ini, tercatat tumbuh negatif 3,65 persen yoy.
Selanjutnya, imbuh Heru, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Sumbar, mencapai Rp 1,35 triliun atau tumbuh positif sebesar 4,60 persen yoy. “Pada Triwulan IV atau tahun depan, capaian realisasi pendapatan negara di Sumbar diprediksi hampir sama dengan Triwulan III Tahun 2020 ini. Namun, kita optimis bisa mencapai target,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa realisasi penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak dalam negeri, telah mencapai 45,79 persen. Lalu, realisasi penerimaan perpajakan dari kepabeanan dan cukai, mencapai 96,65 persen. Sedangkan, realisasi PNBP sampai akhir September 2020 telah mencapai 104,78 persen dari target tahun 2020.
“Hampir seluruh pajak utama memang mengalami kontraksi pada Januari hingga September 2020. Kondisi ini disebabkan perlambatan kegaiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19, dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Heru juga memaparkan terkait realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Sumbar. Katanya, sampai akhir September 2020 mencapai sebesar Rp 24,14 triliun. Realisasi belanja negara ini terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 7,08 triliun, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 17,05 triliun.
Peningkatan Kinerja
Secara nominal, lanjutnya, realisasi belanja pemerintah tersebut sampai September 2020 sebesar 62,70 persen. Capaian itu jauh lebih baik dibandingkan penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat di periode yang sama tahun lalu. Yakni hanya sebesar 56,57 persen.
Menurutnya, peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah dipengaruhi oleh realisasi belanja pegawai yang telah terserap sebesar 73,03 persen dari pagu atau mencapai Rp 3,92 triliun. Lalu realisasi belanja barang mencapai Rp 2,67 triliun atau 58,48 persen dari pagu.
Sementara realisasi TKDD sampai dengan September 2020 telah mencapai 84,42 persen atau Rp 17,05 triliun dari pagu. Yakni terdiri dari transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 16,18 triliun atau 84,09 persen dan dana desa Rp 865,19 miliar atau 90,97 persen.
“Realisasi TKDD ini juga membaik secara umum. Disebabkan karena percepatan penyaluran beberapa jenis TKDD dalam mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 di daerah maupun implementasi program pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Heru. (da.)
