Pemko Pariaman Batasi Agenda ASN ke Luar Daerah

  • Bagikan
Wako Pariaman Genius Umar saat menjadi nara sumber webinar membahas soal kebijakannya pembatasan agenda ASN ke luar daerah. (Foto: Humas)

Pariaman | Datiak.com – Pemerintah Kota Pariaman masih membatasi agenda ke luar daerah. Artinya, Aparatu Sipil Negara (ASN) di sana, belum diperbolehkan membuat dan mengikuti kegiatan ke luar daerah. Meskipun, sekarang telah memasuki masa new normal.

“Jadi untuk agenda ASN ke luar daerah terutama ke daerah yang ada zona merah Covid-19 ditiadakan. Ini untuk mencegah terjangkit atau tertular dari Covid-19,” ujar Wali Kota Pariaman, Genius Umar, Selasa (28/7).

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Indonesian Association for Public Administration (IAPA) tersebut, Genius mengatakan bahwa kebijakan itu diambilnya merujuk Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020.

Katanya, SE itu mengimbauan setiap instansi pemerintah melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

“Dari SE itu Pemko Pariaman melahirkan tiga kebijakan menyangkut sistem kerja ASN di masa new normal, sebagai strategi peningkatan kinerja pembangunan daerah,” ungkapnya.

Kebijakan pertamanya, yaitu tentang pemanfaatan media TIK. Tujuannya untuk mengurangi kerumunan dalam melakukan pekerjaan, seperti bimbingan teknis (bimtek), rapat, sosialisasi, dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Jadi semua kegiatan itu diganti dengan menggunakan sarana telekonfernsi dan webinar,” katanya.
Sedangkan kebijakan kedua yaitu penyesuaian sistem kerja ASN yang dibagi menjadi dua sistem. Yakni sistem pekerjaan dari kantor (work from office) dan bekerja dari rumah (work from home).

ASN yang bekerja dari rumah, hanya yang memenuhi kriteria, seperti ibu hamil atau menyusui, berumur 55 tahun ke atas, memiliki penyakit bawaan/menahun, sakit, dan berdomisili di luar kota.

Sedangkan ASN yang bekerja di kantor, ditiadakan apel paginya dan absensi finger print. Namun, mereka diwajibkan mengukur suhu tubuh ketika memasuki kantor, menggunakan masker, mengatur jarak tempat duduk, dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.

Menyangkut peniadaan atau membatasi agenda ASN ke luar daerah, tertuang dalam poin ketiga kebijakannya. Pembatasan itu diperketat pada kunjungan ke daerah yang masih terdapat zona merah Covid-19. (da.)

  • Bagikan