Pemerintahan Nagari Bisa Buat Kebijakan Tangani Corona

Padangpariaman | Datiak.com – Bupati Kabupaten Padangpariaman, Ali Mukhni kembali menerbirkan Surat Edaran (SE) guna antisipasi merebaknya Covid-19 di Padangpariaman. Kali ini, SE yang dikeluarkannya bertujuan untuk libatkan pemerintahan nagari tangani virus corona tersebut. Hal itu bentuk tindaklanjutnya terhadap SE dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dalam SE itu dijelaskan tiga poin. Pertama terkait Padat Karya Tunai Desa (PKDT), kedua menyangkut Nagari Tanggap Covid-19, dan ketiga soal Perubahan APBNagari. “Edaran ini kita terbitkan agar pemerintahan nagari semakin memiliki landasan hukum yang kuat, apabila mereka menggunakan APBNagari untuk penanganan Covid-19,” ujar Ali Mukhni, Minggu (29/3).

Menurutnya, nagari bisa menjadi ujung tombak antisipasi bahaya Covid-19. Untuk itu, Ali Mukhni berharap nagari dapat memahami edaran tersebut, sehingga wilayahnya terhindar dari virus corona tersebut. “Nagari tentunya sangat berperan besar menyukseskan sosialisasi agar masyarakat tetap di rumah,” ujar Ali Mukhni.

Sedangkan Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur saat telekonferensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit serta bupati/wali kota se-Sumbar, menjelaskan bahwa Padangpariaman sudah menerapkan semi lockdown.

“Untuk langkah awal yang sudah kita lakukan guna antisipasi Covid-19, yaitu meniadakan pembelajaran di sekolah. Mulai dari PAUD/TK hingga SMA sederajat. Beberapa ASN kita juga sudah diliburkan, kecuali yang melaksanakan pelayan publik, mereka tetap bekerja dengan sistem piket,” katanya.

Dalam rapat via video tersebut, Suhatri Bur turut melaporkan terkait dugaan Covid-19 di Padangpariaman. Sejauh ini, di sana terdapat 23 Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan 2 Pasien Dalam Pengawasan (PDP). “Kita sangat berharap agar jumlah ini tidak meningkat, apalagi sampai melonjak. Salah satunya tentu dengan berharap tidak ada penambahan perantau yang pulang,” pungkasnya.

Suhatri Bur turut menyampaikan terkait keterbatasan Alat pelindung Diri (APD) di sana. Sebab, dari 25 puskesmas di Padangpariaman, baru 6 puksesmas yang memiliki APD. Artinya, masih terdapat 19 puskesmas yang belum memiliki APD. “Untuk anggarannya (pembelian APD, Red) kita sudah alokasikan di APBD Padangpariaman. Kini kita tinggal menunggu ketersediaan APD tersebut,” ujarnya. (da.)