Pemerintah Desa dan BPD di Mentawai Harus Kompak

  • Bagikan
Pemerintah Desa dan BPD di Mentawai
Ketua Karang Taruna Desa Siporajaya, Kecamatan Sipora Utara, Lutvianto, menyarankan agar pasca pilkades serentak seluruh pemerintah desa dan BPD di Mentawai kompak. (Foto: Istimewa)

Mentawai | Datiak.com – Kolaborasi antara pemerintah desa dan BPD di Mentawai disorot oleh tokoh muda Mentawai, Lutvianto. Sebab, ia melihat masih banyak aparat desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Mentawai yang berjalan sendiri-sendiri dalam bekerja.

Padahal, menurutnya sinergisitas antara pemerintah desa dan BPD sangatlah penting. Sebab merekalah yang menjadi tumpuan legalitas kebijakan dan pembangunan desa. “Semestinya, pemerintah desa dan BPD harus sejalan,” kata Lutvianto, kemarin.

Untuk itu, dalam momen pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang diikuti oleh 31 desa dari 43 desa yang ada di Kepulauan Mentawai pada 16 Juni 2021 mendatang, siapapun yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, Lutvianto berharap mereka harus dapat mewujudkan kesatuan antara pemerintah desa dengan BPD.

BACA JUGA:  Nagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago, Padangpariaman

“Pembangunan di desa akan sangat mustahil bisa berjalan maksimal, tanpa adanya kepaduan atau kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD di Mentawai ini. Apalagi dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat,” ujar pria yang juga mengemban jabatan Ketua Karang Taruna Desa Siporajaya, Kecamatan Sipora Utara tersebut.

Contohnya, imbuh Lutvianto, persoalan yang cukup mendasar di Siporajaya saat ini yaitu pencaplokan tanah oleh masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sementara, tanah tersebut, sudah jelas-jelas memiliki sertifikat.

“Ini juga menjadi perhatian kita. Persoalan seperti ini, mesti bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan bersifat kekeluargaan. Tidak perlu harus sampai ke ranah hukum,” ungkapnya.

Selanjutnya, Lutvianto menyorot persoalan sampah yang belum mendapat perhatian serius di Kepulauan Mentawai. Menurutnya, desa harus bisa mengambil peran untuk menyelesaikan persoalan sampah tersebut.

BACA JUGA:  Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padangpariaman

“Bisa nantinya, dengan membuat peraturan desa tentang pengelolaan sampah. Apalagi, antara desa Sipora Jaya dengan Tuapejat sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan wilayah yang berdekatan dan tentunya juga sebagai etalase pariwisata Kepulauan Mentawai,” ungkapnya.

“Untuk mewujudkan peraturan itu tentunya harus ada sinergi antara pejabat pemerintah desa dan BPD di Mentawai ini. Sebab dengan bersama-sama mereka bisa merumuskan kebijakan secara mendasar untuk kemajuan desa di ke depannya,” tukas Lutvianto. (da.)

  • Bagikan