Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Hanya sampai Sicincin?

  • Bagikan
pembangunan tol Padang-Pekanbaru ditangguhkan
Ruas Tol Padang-Pekanbaru, Seksi Padang-Sicincin yang membentang di atas jalan keluar-masuk Kantor Bupati Padangpariaman, di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung. (Foto: Datiak.com )

Padang | Datiak.com – Pembangunan tol Padang-Pekanbaru bakal ditangguhkan. Hal itu diketahui publik setelah beredarnya Surat Badan Pengaturan Jalan Tol Nomor: BM.08-P/598, tanggal 16 Juli 2021. Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Hutama Karya tersebut, menjelaskan perihal “Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Prabumulih-Muara Enim dan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin”.

Dalam surat itu, pembangunan tol Padang-Pekanbaru di Seksi Padang-Sicincin yang panjangnya sekitar 36,6 kilometer, diperintahkan untuk tetap dilaksanakan sesuai progres pembebasan lahan yang sudah direncanakan. Hanya saja, untuk kelanjutannya, yakni dari Sicincin hingga perbatasan Sumbar (Seksi Pangkalan-Payakumbuh-Sicincin), ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit, menyampaikan bahwa penagguhan pembangunan tol (Seksi Pangkalan-Payakumbuh-Sicincin) dengan panjang sekitar 144 kilometer tersebut, berlandaskan pada dua Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Surat pertama Dirjen Bina Marga diterbitkan 26 April 2021, yang isinya membahas perihal Optimasi Pentahapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sampai 2024. Sedangkan surat kedua yang diterbitkan 15 Juli 2021, tentang Pembahasan Permasalahan Jalan Tol Trans Sumatera. Sehingga, diputuskan bahwa pembangunan tol Padang-Pekanbaru, hanya hingga Seksi Padang-Sicincin saja.

surat tentang penangguhan pembangunan tol Padang-Pekanbaru

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah yang dikonfirmasi soal kabar penangguhan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, mengaku bahwa pihaknya sampai sekarang belum mendapat surat secara resmi dari Kementerian PUPR. Begitupun informasi secara lisan menyangkut penggulan pembangunan tol Seksi Pangkalan-Payakumbuh-Sicincin tersebut.

BACA JUGA:  4 Desa di Siberut Kepulauan Mentawai Dilanda Banjir

“Insya Allah, nanti kita akan komunikasi, akan kita rapatkan, karena memang itu semuanya bukan cuma soal (pembangunan tol) Sumatera Barat saja. Tapi ada juga provinsi lain. Kita juga belum dapat surat resmi,” kata Mahyeldi di Kantor DPRD Sumbar, Senin (16/8/2021).

Mahyeldi juga menjelaskan bahwa pihaknya bakal menggelar rapat dengan seluruh stakeholders terkait pembangunan Tol Padang-Pekanbaru tersebut. Namun, setelah pihaknya menerima surat resmi dari kementerian terkait pembangunan tol. “Kalau masalah tanah (pembebasan lahan untuk Tol Padang-Pekanbaru, Red) justru kemarin (beberapa waktu lalu, Red) ada 25 titik yang sudah selesai. Dan itu belum dibayarkan,” bebernya.

Bahkan, Mahyeldi mengatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih membuktikan komitmennya menyukseskan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian pembayaran ganti rugi setiap lahan warga yang sudah dibebaskan.

Sesali Kabar Penangguhan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru

Kabar penangguhan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru juga direspon Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Ia mengaku sangat menyesali apabila kabar itu benar. Sebab, pihaknya di DPRD Sumbar telah membahas soal pembangunan tol Padang-Pekanbaru itu, sejak awal Mahyeldi menjabat Gubernur Sumbar.

BACA JUGA:  Oknum ASN di Mentawai Disanksi Kerja Sosial

Supardi mengungkapkan bahwa dalam pembahasan saat itu, DPRD Sumbar mengingatkan agar Gubernur Sumbar memberikan perhatian serius dalam proses pembebasan lahan. Sehingga, kejadian (pembangunan tol ditangguhkan) tidak terjadi. ”Harusnya ini tidak terjadi, apabila gubernur cepat tanggap mendorong penyelesaian pembebasan lahan. Kemungkinan pembangunan terus berlanjut,” tegas Supardi.

Tidak hanya itu, lanjut Supardi, dalam rapat tersebut pihaknya juga mendorong Gubernur Sumbar dan jajaran agar memaksimalkan sosialisasi pembangunan Tol Padang-Pekanbaru. Sebab, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya tol, sangat mendukung kelancaran pembangunan tol itu sendiri.

Dalam kesempatan itu, Supardi juga menyinggung adanya dugaan tindak pidana pada proses pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru di Seksi Padang-Sicincin. Sekarang, proses hukumnya sedang dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. ”Kita secara kelembagaan di DPRD Sumbar kembali menyampaikan harapan kepada gubernur agar memberikan perhatian serius pada pembangunan Tol Padang-Pekanbaru ini,” tukas politisi Partai Gerindra tersebut.

Bupati Tidak Ada Terima Laporan Masalah

Terpisah, Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengatakan bahwa dirinya sampai sekarang tidak mendapat laporan adanya masalah yang membuat pembangunan tol di Padangpariaman dihentikan. “Tidak ada laporan dari Hutama Karya kalau pembangunan ada masalah,” ujar Suhatri Bur.

Dalam hal pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya Seksi Padang-Sicincin, lanjut Suhatri Bur, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman hanya menjadi fasilitator. Misalnya sosialisasi dan membantu mediasi masyarakat untuk pembebasan lahan. “Dan sejauh ini, tidak ada masalah. Sekarang hanya menunggu lahan yang sudah bebas untuk dibayarkan,” ungkap Suhatri Bur.

BACA JUGA:  Apresiasi Kinerja Pelayanan OPD yang Sukses Raih Prestasi

Kendati begitu, untuk memastikan kabar penangguhan pembangunan tol karena adanya masalah, Suhatri Bur menyarankan untuk langsung bertanya kepada pihak Hutama Karya. Pasalnya, dirinya atau Pemkab Padangpariaman tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut.

Tanggapan Hutama Karya

Sedangkan Project Director Pembangunan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Marthen Robert Singal, menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak memiliki wewenang soal penangguhan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru seperti dikabarkan. Sebab, Hutama Karya hanya bertindak sebagai kontraktor pembangunan. “Kami tidak bisa berkomentar karena kami sifatnya menerima instruksi saja,” ungkapnya.

Kendati demikian, Marthen membantah kabar pembangunan tol Padang-Pekanbaru dihentikan. Namun, ia tidak berkomentar soal penyebab tol di Seksi Pangkalan-Payakumbuh-Sicincin ditangguhkan sesuai perintah Surat Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. “Seperti yang saya sampaikan, bahwa kami bekerja sesuai perintah. Kalau ditangguhkan ya kita tangguhkan. Jika diperintahkan untuk dihentikan, maka kita hentikan. Itu adalah wewenangnya Kementrian PUPR,” tukasnya. (da.)


Temukan berita Padangpariaman hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

  • Bagikan