Owner Wayoik: Kebijakan Pro UMKM Lebih Dibutuhkan
Padangpariaman | Datiak.com – Pelaku UMKM dari brand Wayoik, Muhammad Fadli, menyorot langkah Pemkab Padangpariaman, untuk membawa pelaku UMKM Padangpariaman go online. Menurutnya, kebijakan pro UMKM lebih dibutuhkan oleh UMKM di Ranah Saiyo Sakato saat ini.
“Melatih UMKM kita hingga mereka membuat akun di e-commerce sangatlah mudah. Mungkin kebanyakan UMKM kita bisa mandiri mendaftar di e-commerce, seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak,” ujar Fadli –sapaan Muhammad Fadli, di kediamannya, di Nagari Pungguangkasiak, Kecamatan Lubukalung, kemarin.
Artinya, imbuh Fadli, yang terpenting itu bukan soal UMKM Padangpariaman bisa berdagang di e-commerce. Namun, bagaimana UMKM di sana kuat di rumahnya sendiri terlebih dahulu. Mulai dari sisi legalitas, produksi hingga pemasarannya.
Pasalnya, ia melihat masih banyak UMKM di Padangpariaman yang malah tidak dikenal oleh masyarakat Padangpariaman. Sehingga, banyak masyarakat yang memilih membeli makan, minuman, pakaian, aksesoris dan produk UMKM lainnya yang bukan karya pelaku UMKM lokalnya.
“Sebenarnya, kebijakan pro UMKM lebih dibutuhkan. Setidaknya, kebijakan yang dapat menarik minat masyarakat Padangpariaman terhadap produk buatan UMKM daerahnya,” saran pelaku UMKM yang memproduksi pakaian serta aksesoris seperti dompet dan tas tersebut.
Menurutnya, salah satu kebijakan yang patut dicontoh Pemkab Padangpariaman, yaitu ide dari Dekan Fakutlas Teknik Pertanian Universitas Andalas, Feri Arlius. Yakni dengan menciptakan pasar yang daya serapnya cepat dan pasti.
“Pasar yang beliau (Feri Arlius) maksud, yaitu pasar yang membutuhkan peran semua PNS. Artinya, apabila PNS menerima tunjangan daerah, 90 persennya saja yang berupa uang. Nah, 10 persennya jadikanlah voucher yang dapat ditukarkan dengan produk lokal. Dengan begitu, pelaku UMKM lokal akan lebih berdaya,” kata pria yang juga berprofesi sebagai dosen di ISI Padangpanjang itu.
Nyawa UMKM
Fadli juga membahas hal paling penting lainnya bagi UMKM. Yakni menyangkut legalitas dan brand. Baginya, Pemkab Padangpariaman seharusnya mendahulukan kebutuhan legalitas dan penguatan brand UMKM di daerahnya. Sebab, legalitas dan brand nyawanya UMKM.
“Banyak UMKM kesulitan dalam mendapatkan bantuan, karena tidak adanya legalitas. Dan mustahil produk UMKM laris-manis tanpa brand yang kuat. Makanya, Pemkab Padangpariaman harus ikut gencar mempromosikan brand UMKM-nya dengan berbagai media yang ada,” hemat pria yang pernah berprofesi sebagai jurnalis di Posmetro Padang dan Rakyat Sumbar tersebut.
Untuk itu, Fadli berharap pihak terkait di Pemkab Padangpariaman turun melihat kondisi UMKM Padangpariaman saat ini. Sehingga, mereka bisa mengambil kebijakan sesuai kebutuhan masing-masing bidang UMKM. Artinya, kebijakan pro UMKM di Padangpariaman.
“Kalau ada niat memajukan UMKM, tindakan pasti akan menjadi prioritas dari pada sekadar kegiatan seremonial, seperti launching go online,” cetusnya menutup pembicaraan. (da.)
