OPD di Pessel Dievaluasi, Apalagi Serapannya 3,30 Persen

  • Bagikan
Evaluasi OPD di Pessel
Pj Sekdakab Pesisir Selatan Luhur Budianda menjelaskan bahwa kegiatan OPD di Pessel bakal dievaluasi karena rendahnya serapan anggaran. (Foto: Istimewa)

Pesisir Selatan | Datiak.com – Kegiatan OPD di Pessel bakal dievaluasi secara keseluruhan. Hal itu lantaran masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), yang serapan anggarannya rendah. Sehingga, turut berdampak serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan.

Upaya evaluasi kegiatan OPD di Pessel dilakukan, karena tahun 2021 sudah memasuki semester kedua. Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pesisir Selatan, Luhur Budianda.

Luhur menjelaskan bahwa hingga akhir Semester I tahun 2021 atau per 30 Juni, masih ditemui OPD di Pessel yang realisasi serapan APBD-nya. Yakni hanya di angka 3,30 persen. Hal itulah yang akan dievaluasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi OPD tersebut.

BACA JUGA:  Parah, Pengedar Bawa Berkarung-karung Ganja Melintasi Sumbar

“Realisasi APBD sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Sebab sebagai daerah non industri, masyarakat di daerah ini masih mengandalkan APBD sebagai sumber pendapatan melalui kegiatan yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait,” ungkapnya.

Dijelaskannya, perangkat daerah yang realisasi serapan APBD terendah atau masih sebesar 3,20 persen dari total anggaran yang dikelola sebesar Rp 6,4 miliar itu adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Pesisir Selatan.

Dampak Rendahnya Serapan Anggaran OPD di Pessel

Jika dilihat keseluruhan, lanjutnya, serapan APBD Pesisir Selatan tahun 2021 per 30 Juni 2021, baru sebesar 30,55 persen, dari total anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Berdasarkan target, harusnya realisasi APBD di sana sudah harus 45 persen.

BACA JUGA:  RTLH di Tanahdatar Mencapai 12.439 Unit

“Perlu juga diketahui, dari 30 OPD di Pessel yang ada di daerah ini. Posisi capai terendah kedua adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di angka 16,75 persen dari total Rp 277,9 miliar, dan disusul posisi ke tiga oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian, di angka 18,45 persen dari total Rp 23 miliar,” bebernya.

Dia menambahkan, sudah selayaknya pemerintah daerah melakukan pembenahan terhadap kinerja perangkat daerah yang lemah dalam menjalankan program kegiatannya.

”Termasuk juga reward dan hukuman, disamping juga hukum bagi pimpinan perangkat daerah yang lambat. Dan ini akan kita bicarakan dengan Bapak bupati dan wakil bupati dalam waktu dekat,” tegasnya.

BACA JUGA:  4 Pasang Ini Mesum saat Puasa Dibebani Pandemi

Dia mengakui, di semester I tahun 2021 ini, realisasi capaian APBD bisa dikatakan lambat dihampir semua OPD di Pessel. “Salah satu penyebabnya bisa karena adanya tiga kali refocusing anggaran untuk Covid-19. Walau demikian, persoalan internal perangkat daerah tetap menjadi evaluasi. Karena, tidak seluruhnya mendapat catatan
rendah,” ucapnya.

Walau demikian kata Luhur Budianda, Pemkab Pessel tetap harus memiliki solusi dalam mempercepat serapan dengan cara mempercepat belanja barang dan jasa, serta mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi. (da.)


Temukan berita Pesisir Selatan hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

  • Bagikan