Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Oknum ASN di Mentawai Disanksi Kerja Sosial

  • Bagikan
Kepala Bidang Operasional dan Intelejen SatpolPP Mentawai, Ren Yani, mengungkapkan bahwa masih ditemukan oknum ASN di Mentawai yang melanggar protokol kesehatan saat Tim Gabungan Pelaksana Operasi Yustisi sidak ke kantor-kantor OPD di Mentawai. (Foto: Sabarial/Datiak.com)

Mentawai | Datiak.com – Tim Gabungan Pelaksana Operasi Yustisi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepulauan Mentawai, Rabu (4/11). Ternyata, masih ditemukan oknum ASN di Mentawai yang membandel. Pasalnya, mereka kedapatan melanggar protokol kesehatan.

Operasi itu berisikan petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (DispolPP Damkar), Kodim 0319, Polres, Dinas Perhubungan, dan Kesbangpol Kepulauan Mentawai. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Bidang Operasional dan Intelejen SatpolPP Mentawai, Ren Yani.

Katanya, dominan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oknum ASN di Mentawai tersebut, yaitu tidak menggunakan masker. “Oknum ASN yang melanggar protokol kesehatan itu juga dikenai sanksi seperti masyarakat umum, yaitu berupa kerja sosial. Ini bukti bahwa Perda AKB tidak memadang individu dari golongan apapun,” tegas Ren Yani.

BACA JUGA:  Ali Mukhni Terbitkan Edaran Soal Tahun Baru 20221

Dalam penerapan sanksi tersebut, lanjutnya, oknum ASN itu juga dipasangai rompi bertuliskan “Saya pelanggar protokol kesehatan”. Sehingga, mereka benar-benar jera dan tidak mengulangi lagi kesalahan serupa. “Kita (ASN, Red) ini pedoman bagi masyarakat. Jadi kita harus lebih patuh,” tegasnya lagi.

Untuk itu, Ren Yani berharap ke depan tidak ditemukan lagi ASN yang melanggar protokol kesehatan. Terlebih lagi, klaster perkantoran cukup menjadi perhatian di Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Sanksi yang diberikan saat ini sebenarnya masih mengedepannya pendekatan humanis dan persuasif. Sebab tujuan utama kita adalah mengedukasi,” ungkap Kabid jebolan STPDN itu.

Namun, apabila pelanggaran berulang dilakukan, ia memastikan tindakan lebih tegas akan diberikan oleh petugas. Baik dari SatpolPP, kepolisian ataupun TNI. Yakni berupa sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

BACA JUGA:  Profil Kabupaten Padangpariaman

“Dalam Perda AKB itu sanksinya denda hingga kurungan penjara. Artinya, sanksi ini bisa diterapkan petugas apabila masih mengulangi pelanggaran,” ucapnya.

Ia pun kembali mengajak dan mengingatkan seluruh pihak di Mentawai agar mematuhi protokol kesehatan. Sehingga, penyebaran ataupun penambahan terkonfirmasih positif Covid-19 dapat dicegah di Kepulauan Mentawai. “Intinya, kedisiplinan kita sangat dituntut saat ini,” pungkasnya. (da.)

  • Bagikan