Nagari Diminta Aktif Sosialisasikan Perda AKB Sumbar

  • Bagikan
Bupati Solok Gusmal ketika memasangkan masker kepada pengendara sepeda motor yang tidak bermasker. Untuk penerapan protokol kesehatan, seluruh pihak terkait hingga nagari diminta aktif sosialisasikan Perda AKB Sumbar. (Foto: Humas)

Kabupaten Solok | Datiak.com – Pemerintah Nagari diminta aktif menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pasalnya, Kabupaten Solok yang memiliki wilayah cukup luas, keterbatasan jumlah petugas untuk melakukan sosialisasi.

Bupati Solok Gusmal mengatakan bahwa daerahnya memiliki 14 kecamatan, 74 nagari dan 413 jorong. Jadi, pengendalian Covid-19 harus dilakukan dengan sinergisitas Pemkab Solok hingga pemerintah nagari di sana. “Kita akui memang bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih rendah. Jadi, pemda hingga pemerintah nagari harus saling bersinergi untuk sosialisasi di masyarakat,” kata Gusmal, rabu (7/10).

Tingkat kesadaaran masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi protokol kesehatan, menurutnya berdampak pada melonjaknya kasus Covid-19 di Kabupaten Solok. Jika pada saat PSBB hanya terdapat 8 kasus positif, di masa normal baru malah makin melonjak hingga 154 kasus positif.

BACA JUGA:  Penangkapan Terduga Pencuri Berlangsung Histeris

Kondisi itu menurutunya harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait dalam pengendalian Covid-19. Jadi, tidak cukup dengan hanya mengharapkan tim gugus tugas saja. Untu itu, seluruh pihak berwenang hingga nagari diminta aktif dalam meningkatkan kesadaraan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Kesimpulan sementara masyarakat kita masih bandel, tidak disiplin, tidak patuh dan tidak mau mendengar ajakan pemerintah. Padahal, petugas setiap hari sosialisasi protokol kesehatan,” ujar Gusmal. “Makanya, harapan kita keberdaan Perda AKB bisa membuat masyarakat disiplin menjalani protokol kesehatan,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua Tim Sosialisasi Wilayah III Sumbar, Insannul Kamil, mengatakan bahwa pandemi dalam skala seperti ini, harus dikendalikan dalam bentuk sebuah Perda. “Ini tujuannya untuk melindungi masyarakat dari Covid- 19 atau faktor risiko kesehatan masayarakat, yang berpotensi menimbulkan kedarutan kesehatan masyarakat,” hemat Wakil Rektor III Universitas Andalas tersebut. (da.)

  • Bagikan