Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Muzni Zakaria Divonis Penjara, Denda serta Pencabutan Hak Politik

  • Bagikan
Bupati Solok Selatan non-aktif Muzni Zakaria saat menjalani sidang putusan perkara dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan Solok Selatan tahun 2018. Keputusannya, Muzni Zakaria divonis penjara, denda serta pencabutan hak politiknya. (Foto: Istimewa)

Padang | Datiak.com – Bupati Solok Selatan non aktif Muzni Zakaria divonis empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan. Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Muzni. Yakni tidak dapat dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muzni Zakaria dengan pidana penjara selama empat tahun serta denda sebesar Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Yoserizal saat membacakan amar putusan saat sidang putusan perkara dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan Solok Selatan tahun 2018, digelar di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (21/10).

Majelis hakim berpendapat, terdakwa Muzni Zakaria divonis setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yakni Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Khusus untuk pembayaran uang pengganti, majelis hakim mempunyai pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Dua majelis hakim yakni Yoserizal dan M Takdir, berpandangan terdakwa Muzni Zakaria tidak harus dibebankan membayar uang pengganti. Sedangkan majelis hakim Zaleka berpandangan terdakwa Muzni Zakaria harus dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,935 miliar.

Nilai yang disebutkan oleh Zaleka tersebut, setelah dikurangi uang pengganti yang telah dibayar Muzni Zakaria Rp 440 juta, dari total uang yang diduga telah diterima sebesar Rp 3,375 miliar. Dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan, hal-hal yang memberatkan Muzni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Hal-hal yang meringankan, terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Yoserizal, dalam sidang putusan vonis terdakwa Muzni Zakaria tersebut.

Sikap Tim Muzni

Menanggapi putusan majelis hakim itu, Muzni yang hadir langsung ke persidangan mengenakan baju batik bernuansa warna cokelat didampingi secara virtual oleh Penasihat Hukum (PH) David Fernando dan Audi Rakhmat Cs menyatakan pikir-pikir. Begitu juga sikap dari Tim JPU KPK yang juga mengikuti sidang secara virtual.

Di luar persidangan, PH Terdakwa yakni David Fernando menyampaikan pihaknya selaku Tim Kuasa Hukum Muzni Zakaria menghormati putusan majelis hakim. Namun, sebagaimana diketahui dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ini tidak berdiri sendiri.

Menurut David, kliennya dikorbankan dan namanya dicatut oleh orang-orang yang mengambil keuntungan sendiri dalam proyek pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Solok Selatan tahun 2018.

“Semua saksi-saksi sudah diperiksa dan terungkap dalam fakta persidangan bahwa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, bahkan hal tersebut tidak diketahui oleh klien kami sendiri. Oleh sebab itu kami meminta penegakan hukum yang tidak tebang pilih dalam perkara ini,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi majelis hakim yang telah menolak tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan pidana tambahan terhadap Muzni Zakaria untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3,375 miliar. Pasalnya, uang tersebut memang murni hubungan keperdataan antara Muzni Zakaria dengan M Yamin Kahar.

“Tidak mungkin klien kami menjalani hukuman penjara kemudian diminta juga membayar keruginan negara. Sementara dalam pertimbangan majelis hakim tidak terbukti adanya kerugian negara dalam perkara ini,” pungkas David.

Lebih Ringan

Putusan majelis hakim itu lebih ringan jika dibanding tuntutan JPU KPK. Sebelumnya, JPU KPK menuntut terdakwa Muzni Zakaria dengan pidana penjara selama enam tahun, dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan.
JPU KPK juga menuntut terdakwa Muzni Zakaria agar membayar uang penggganti Rp 3,375 miliar, paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap.

Jika terdakwa tidak membayar, maka seluruh harta benda milik terdakwa akan disita oleh jaksa dan akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  Namun, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan dipidana penjara selama dua tahun. (da.)

  • Bagikan