Mutakhirkan RKPD Padangpariaman, Seluruh Program Kerja Sinkron

  • Bagikan
Seluruh OPD di Pemkab Padangpariaman melakukan kegiatan untuk mutakhirkan RKPD Padangpariaman berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Foto: Humas)

Padangpariaman | Datiak.com – Pemkab Padangpariaman mutakhirkan RKPD Padangpariaman 2021, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019. Hal itu dilakukan agar seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya menjadi sinkron. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Padangpariaman, Ali Amran.

Ali Amran menjelaskan bahwa pemutakhiran dilakukan berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Kemendagri RI No. 050/4189/Keuda, tanggal 12 Oktober 2020. Seperti diketahui, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengamanahkan tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

“Pemutakhiran ini dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan, dan usulan dari pemerintah daerah,” ujar Ali Amran, saat membuka kegiatan mutakhirkan RKPD Padangpariaman yang digelar di Aula Kantor Bapelitbangda Padangpariaman tersebut, Jumat (23/10).

Apalagi, lanjutnya, saat ini pemerintah daerah sedang menjalani masa transisi dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Untuk itu, ia berharap para Kasubag Perencanaan OPD dapat memahami dan mengerti tentang tata cara penginputan Permendagri yang telah dimutakhirkan.

“Dengan begitu, RKPD tahun 2021 kita telah menyesuaikan dengan hasil pemutakhiran sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 050- 3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur,” ucapnya.

“Nantinya, hasil inilah yang akan menjadi pedoman seluruh OPD dalam menyusun rencana kerja (renja) yang menjadi dasar penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah),” kata Ali Amran mengakhiri penjelasannya terkait pentingnya mutakhirkan RKPD Padangpariaman.

Sedangkan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Padangpariaman, Defri Albert, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk koordinator seluruh OPD terkait perencanaan pembangunan Padangpariaman.

“Sebagian besar OPD telah berhasil melakukan penyesuaian sesuai ketentuan dalam surat dari Dirjen. Tidak banyak kendala yang dihadapi, karena sebagian besar kegiatan yang disesuaikan telah di-mapping,” kata Defri.

Setelah dilakukannya penyesuaian tersebut katanya, Pemkab Padangpariaman sangat berharap tidak ada lagi penyesuaian ke depannya. Mengingat, dampaknya bisa mengganggu proses penganggaran menuju RAPBD 2021. (da.)

  • Bagikan