Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Menteri Dalam Negeri Tegur Wako Padang Lewat Surat 904

  • Bagikan
Menteri Dalam Negeri Tegur Wako Padang
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri). Wali Kota Padang, Hendri Septa (kanan). (Foto: Istimewa)

Padang | Datiak.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif tenaga kesehatan (nakes). Salah satu kepala daerah yang mendapat teguran adalah Wali Kota Padang Hendri Septa.

Teguran tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Teguran bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 yang akan dilayangkan, Selasa (31/8/2021). Plh Sekdako Padang Edi Hasymi saat dikonfirmasi menyampaikan, Pemko Padang belum menerima surat teguran dari Mendagri tersebut.

“Kalau surat teguran dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 Agustus itu, belum ada diterima Pemko Padang hingga saat ini,” katanya, Selasa (31/8/2021).

Dia menjelaskan, Pemko Padang sebelumnya Juli lalu juga sudah pernah menerima surat teguran dari Menteri Dalam Negeri yang mengingatkan agar keterlambatan pembayaran insentif nakes segera dibayarkan.

Keterlambatan pembayaran insentif nakes ini terjadi lantaran pihak Dinas Kesehatan Kota Padang dan RSUD Rasidin Padang fokus pada percepatan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi. Sehingga penyelesaian SPJ menjadi sedikit terlambat.

“Namun pada pertengahan Agustus ini sudah dibayarkan. Insentif dari bulan Januari sampai Juli senilai lebih kurang Rp 22 miliar,” sebutnya.

BACA JUGA:  Rajanya Organisasi Mahasiswa Terus Terjun Menolak UU Cipta Kerja

Sementara insentif untuk bulan Agustus, belum bisa dicairkan dan dibayarkan kepada nakes karena masih sedang dalam proses. “Sehingga untuk bulan Agustus belum bisa,” tutupnya.

Sedangkan Wali Kota Padang melalui juru bicara Pemko Padang Amrizal Rengganis, kepada media menjelaskan bahwa insentif untuk tenaga kesehatan sampai bulan Juli di Kota Padang sudah dibayarkan sebesar Rp 20,83 miliar atau sekitar 40,88 persen. Itu termasuk insentif bagi nakes di RSUD dr. Rasidin Padang.

“Jadi tidak benar kalau Pemko Padang tidak membayarkan insentif bagi tenaga kesehatan yang  berhubungan dengan penanggulangan Covid-19,” kata Amrizal Rengganis yang juga Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Padang.

Ia menambahkan, belum tercapainya realisasi pembayaran insentif sebesar 50 persen sebagaimana dipersyaratkan dalam surat Menteri Dalam Negeri tersebut disebabkan karena beberapa hal.

Pertama, pola perhitungan pembayaran insentif tenaga kesehatan tahun anggaran 2021, berbeda dengan pola perhitungan tahun anggaran 2020. Sebab, fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan perawatan pasien terkonfirmasi positif tidak dibayarkan insentifnya.

BACA JUGA:  Formasi CPNS di Sumbar, 240 untuk Lulusan SMA

Sedangkan yang kedua, jumlah pasien yang dirawat pada beberapa puskesmas dan RSUD dr. Rasidin Padang pada awal trimester I tahun anggaran 2021 masih sedikit, sehingga tidak dapat dibayarkan insentifnya.

“Yang ketiga, tidak seluruh tenaga kesehatan mendapatkan insentif penuh dalam satu bulan, tetapi disesuaikan dengan jumlah kasus yang ditangani atau jumlah hari tenaga kesehatan tersebut memberikan pelayanan langsung kepada pasien, ini sesuai aturan,” kata dia.

Wako Sudah Balas Surat Menteri Dalam Negeri

Menurut Amrizal, surat Menteri Dalam Negeri yang mempertanyakan soal belum dibayarkannya insentif tersebut sudah dijawab oleh Wali Kota Padang Hendri Septa. Jawaban Wali Kota Padang belum tercapainya realisasi pembayaran insentif nakes ini lantaran adanya faktor-faktor tadi.

Ia menyebut, Pemko Padang telah melakukan refocusing anggaran 8% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan sebesar Rp 83,58 miliar. Alokasi dana tersebut salah satunya dipergunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 50,9 miliar.

BACA JUGA:  Pipa Intake PDAM Padangpariaman di Salisikan Putus-putus

Amrizal juga menjelaskan, jumlah kasus terkonfirmasi positif sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 40.948 orang. Melihat hal ini, Pemko Padang memutuskan akan meningkatkan realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan dengan mengoptimalkan penggunaan sisa anggaran yang ada, sebesar Rp 30,12 miliar.

“Anggaran ini akan kita gunakan untuk pembayaran insentif nakes bulan Agustus sampai Desember 2021 untuk Dinas Kesehatan Kota Padang dan RSUD dr. Rasidin Padang bulan Mei sampai Desember 2021,” jelasnya.

Jadi tidak benar kalau dikatakan Pemko Padang tidak membayarkan insentif nakes. “Tetapi hanya soal waktu saja agar kita semua taat administrasi,” ujarnya.

Terpisah, anggota DPRD Padang Wismar Panjaitan mendesak Pemko sesegera mungkin membayar insentif nakes tersebut. “Kami meminta agar pak wali kota dapat menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu harus menunggu APBD perubahan, tapi tinggal persetujuan pimpinan DPRD. Dan kami dari PDIP siap  untuk dipotong atau refocusing dana aspirasi kita untuk itu,” tegasnya. (da.)


Temukan berita Padang hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

  • Bagikan