Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Mentawai Masuk Tahap Kedua Ajang Pembangunan Daerah

  • Bagikan
Kepala Bappeda Mentawai, Naslindo Sirait, menjelaskan bahwa Mentawai berhasil lolos penilaian tahap pertama ajang pembangunan daerah. (Foto: Humas)

Mentawai | Datiak.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil melewati penilaian tahap pertama dalam ajang pembangunan daerah tahun 2021 ini. Sehingga, daerah kepulauan yang dipimpin Yudas Sabagalet dan Kortanius Sabeleake itu, menjalani penilaian tahap kedua, Jumat (29/1).

Proses penilaian pun dilaksanakan via virtual meeting yang dipimpin Sekretaris Bappeda Sumbar, Kuartini Deti Putri. Pertemuan dalam jaringan (daring) itu diikuti tim penilai independen yang diketuai Melinda Noer, Kepala Bappeda Mentawai, Naslindo Sirait, Wakil Ketua DPRD Mentawai, kepala OPD, serta perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda di Mentawai.

“Sebelumnya kita sangat berterima kasih kepada tim penilai melalui Bappeda Sumbar, karena kembali mempercayai Kepulauan Mentawai untuk lolos ke tahap II penilaian ajang pembangunan daerah,” kata Kepala Bappeda Mentawai, Naslindo Sirait.

Naslindo pun langsung menyampaikan berbagai capaian indikator sosial ekonomi makro di Kepulauan Mentawai. Dimulai dari angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari 14,43 persen di tahun 2019, menjadi 14,35 persen tahun 2020.

“Angka harapan hidup di daerah kita juga mengalami perbaikan, yaitu dari 64,68 persen tahun 2019 meningkat menjadi 64,73 persen pada tahun 2020,” katanya.

Sayangnya, imbuh Naslindo, pandemi Covid-19 sangat berdampak negatif terhadap pekerja di sana. Sehingga, angka pengangguran yang berada di angka 2,41 persen tahun 2019, naik menjadi 3,98 persen pada tahun 2020.

“Makanya, 2021 ini kita memprioritaskan 4 program pembangunan. Yakni menyangkut produktivitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi daerah, penguatan infrastruktur, dan kualitas lingkungan,” ungkapnya.

“Kita juga memprioritaskan pencegahan dan penanganan Covid-19, agar dampak negatifnya tidak semakin meluas di daerah kita,” imbuhnya.

Menyangkut konsistensi, kelengkapan, dan kedalaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, katanya Pemkab Mentawai telah mengikuti arahan dari pemerintah pusat dan provinsi. Mulai dari perumusan isu strategis, arah kebijakan, hingga program pembangunan prioritas yang diusung di tahun 2021.

Tanggapan Tim Penilai

Menanggapi pemaparan Naslindo, Ketua Tim Penilai Independen, Melinda Noer menyampaikan sejumlah masukan. Salah satunya soal substansi rencana pembangunan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi.

Contohnya, melakukan peningkatan pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan, agar terwujud perubahan struktur ekonomi Mentawai. Jika sebelumnya bergerak di struktur ekonomi primer harus mulai mengarah ke industri pengolahan.

Masukan itupun ditanggapi oleh Naslindo. Ia menjelaskan bahwa dalam mewujudkan transformasi ekonomi, terdapat sejumlah prasyarat penting. Di antaranya ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, lalu sarana transportasi, ketersediaan air bersih, serta energi.

“Prasyarat ini masih menjadi hambatan utama kita. Makanya, penyediaan infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung ekonomi, masih menjadi program utama Pemkab Mentawai saat ini,” ungkap Naslindo.

Selain itu, katanya secara simultan Pemkab Kepuluan Mentawai juga menggerakkan ekonomi masyarakat dengan stimulus bantuan alat, peningkatan kapasitas wirausaha, dan pengembangan home industry dan pariwisata yang berbasis desa dan berbasis masyarakat. Misalnya mendorong masyarakat membangun akomodasi seperti home stay, karena Mentawai memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan.

Inovasi Unggulan

Menjalani penilaian tahap kedua tersebut, Pemkab Mentawai masih mengusung Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa bambu (PLTBm) sebagai inovasi unggulannya. Hal itu lantaran PLTBm mampu berkontribusi pada perekonomian masyarakat.

“Manfaat nyata dari inovasi ini, masyarakat bisa mendapatkan listrik dan pemasukan dengan menjual bambu kepada pihak pembangkit listrik seharga Rp 700 per kilogram bambunya,” ungkap Naslindo.

Bahkan, lanjutnya, masyarakat bisa mengembangkan berbagai hilirisasi dengan adanya energy yang bersumber dari PLTBm itu. Di antaranya industri tepung pisang, industri pengolahan sagu, pengolahan kayu, dan industri berbasis bambu.

“Semoga pada penilaian ini kita mendapatkan nilai sesuai harapan. Sehingga, memotivasi kita untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang mengikuti penilaian ini,” pungkas Naslindo. (da.)

  • Bagikan