Iklan Melayang
Iklan Melayang

Masih Ada yang Menolak Sertifikat Tanah Gratis di Padangpariaman

  • Bagikan
Kepala BPN Gatot Teja menunjukkan kepada Ali Mukhni sejumlah warga Padangpariaman yang telah menerima sertifikat tanah gratif. (Foto: Humas)
banner 468x60

Padangpariaman | Datiak.com – Penerbitan sertifikat tanah gratis ternyata tidak semudah membalik telapak tangan di Padangpariaman. Khususnya menyangkut tanah “pusako tinggi”. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padangpariaman, Gatot Teja, usai mengikuti secara virtual penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh Presiden Joko Widodo, kemarin.

“Ada kekhawatiran masyarakat kalau tanah ‘pusako tinggi’ bersertifikat, nanti ditarok di bank lalu hilang. Padahal bank manapun tidak akan pernah menerima atau menyetujui digadaikannya sertifikat apabila tidak ada persetujuan orang-orang kaum yang tertera dalam sertifikat itu,” ujar Gatot, usai mengikuti penyerahan sertifikat secara serentak tersebut.

banner 336x280

Artinya, imbuh Gatot, tanah “pusako tinggi” sertifikatnya akan dibuatkan atas nama kaum, bukan perorangan. Jadi, dalam sertifikat kaum itu berisikan tandatangan seluruh unsur ninik mamaknya. “Sebenarnya apabila tanah itu dibuatkan sertifikatnya lebih menguntungkan bagi kaum, karena tanahnya sudah terdaftar di negara,” ujarnya.

Gatot bahkan mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menolak salah satu tanah kaum untuk dibuatkan sertifikatnya tahun 2021 mendatang. Hal itu lantaran kaum tersebut menolak ketika hendak dibuatkan sertifikatnya tahun 2020 ini.

“Namun karena Kanwil meminta kita kembali mendaftarkan, ya kita daftarkan saja. Kalau saya jujur saja sudah sempat menolaknya,” ungkap Gatot.

Gatot menjelaskan bahwa tahun 2020 sebenarnya BPN Padangpariaman menargetkan realisasi 1.300 bidang tanah mendapat sertifikat gratis tersebut. Karena pandemic Covid-19, target itu turun menjadi 300 bidang tanah. “Kalau tahun 2019 kita sudah menyalurkan 500 sertifikat untuk masyarakat,” ungkap Gatot.

Untuk itu, Gatot berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan di Padangpariaman untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa sertifikat tanah sangat penting untuk keamanan tanah warga tersebut.

Tingkatkan Koordinasi

Menyikapi itu, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni membenarkan bahwa sertifikat tanah memang sangat penting. Salah satunya menyangkut legalitas apabila berurusan dengan hukum. “Ini tugas OPD terkait, camat dan para wali nagari kita untuk memberika pemahaman,” ujar Ali Mukhni.

Ali Mukhni mengatakan, secara prinsip manfaat terbesar sertifikat tanah bisa dirasakan para pemilik tanah pribadi. Misalnya mereka hendak mengembangkan usaha, bisa menjadikan sertifikat sebagai jaminan memperoleh modal di bank.

“Kalau tanah kita tidak disertifikat justru risikonya lebih berat bagi kita. Kita juga tidak ada pegangan apa-apa,” hematnya.

Menyangkut tanah kaum, menurutnya apa yang dijelaskan oleh BPN Padangpariaman sebenarnya sudah sangat jelas. Artinya, tanah akan aman karena di dalamnya dibubuhi tandatangan seluruh pemangku kebijakan di kaum. (da.)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan