Larangan Resepsi Pernikahan Harus Dimaksimalkan

  • Bagikan
Pjs Bupati Padangpariaman Adib Alfikri didampingi Sekdakab Jonpriadi serta Kabag Humas dan Protokol Padangpariaman, Anton Wira Tanjung Dt. Panji Alam, ketika diwawancarai awak media beberapa waktu lalu. Saat ini, Adib membahas soal larangan resepsi pernikahan di Padangpariaman. (Foto: Datiak.com)

Padangpariaman | Datiak.com – Pemkab Padangpariaman semakin gencar melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan Covid-19. Pasalnya, Ranah Saiyo Sakato itu kini berstatus zona merah pandemi corona tersebut. Salah satu yang kini dipertegasnya yaitu menyangkut penerapan larangan resepsi pernikahan.

Hal itu disampaikan Pjs Bupati Padangpariaman, Adib Alfikri, mengatakan bahwa larangan resepsi pernikahan di masa pandemi, sebelumnya sudah diterbiutkan oleh Pemkab Padangpariaman. Namun, menurutnya aturan itu sulit diimplementasikan secara maksimal, apabila hanya mengandalkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (DispolPP Damkar) Padangpariaman.

“Kita mulai dari awal bersama jajaran lain untuk sosialisasi pencegahan Covid-19 ini. Salah satunya soal larangan resepsi pernikahan ini. Mulai dari KUA, wali nagari, OPD dan lembaga lainnya harus ikut andil. Baik secara online maupun offline,” ajak Adib ketika sosialisasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (Perda AKB), Rabu (7/10).

BACA JUGA:  Sapi Kurban di Padang, Ratusan Ekor tak Layak Disembelih

Menurutnya, apabila larangan resepsi pernikahan tidak diindahkan oleh masyarakat di Padangpariaman, dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru penularan Covid-19. Untuk itu, ia kembali mengajar jajaran di Pemkab Padangpariaman hingga di tingkat Pemerintah Nagari dapat menjelaskan terkait substansi Perda AKB di masyarakat.

“Kalau kita semua disiplin protokol kesehatan dan taat aturan, insya Allah kita bisa terhindar dan mengakhiri wabah ini. Makanya, dalam sosialisasi hari ini, kita juga akan turun ke lapangan membagikan masker kepada masyarakat. Sehingga, saat diterapkan sanksi Perda AKB, masyarakat tidak ada yang melanggarnya,” pungkas Adib yang juga Kepala Dinas Pendidikan Sumbar tersebut.

Informasi yang dihimpun Datiak.com, selama ini memang masih terdapat warga di Padangpariaman yang tetap mengadakan pesta pernikahan. Bahkan perhelatan yang menggunakan orgen tunggal tersebut, ada yang berlangsung hingga dini hari. Tindakan itu dilakukan warga tersebut, karena mereka tidak mempercayai tentang virus corona atau Covid-19 tersebut. (da.)

  • Bagikan