Padang | Datiak.com – Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pembebasan lahan tol Kasang-Kapalohilalang, harus rampung Juni 2021 ini. Hal itu disampaikannya dihadapan tujuh orang anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), saat kunjungan kerja ke Sumbar, di Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi, Senin (22/3).
“Saya yakin tidak ada masyarakat Sumbar yang tidak setuju untuk pembangunan Tol Padangpariaman-Pekanbaru ini. Kini hanya tinggal komunikasi antara pemerintah dan masyarakat saja,” ungkap Mahyeldi.
Dia pun meminta dukungan semua pihak termasuk anggota dewan yang telah melakukan kunjungan, melihat proses pembangunan Tol Padangpariaman-Pekanbaru, khususnya di lahan Tol Kasang-Kapalohilalang yang belum dibebaskan.
“Jalan Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan program strategis nasional yang harus dikawal bersama dan diselesaikan. Karena jalan tol ini akan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Sumbar,” ujar mantan Wali Kota Padang ini.
Tanggapan Komite II DPD
Tujuan anggota dewan Komite II, DPD RI selama tiga hari, 21-23 Maret di Sumbar, salah satunya untuk pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Provinsi Sumbar. Dalam membangun proyek tol sesi Kasang-Kapalohilalang, perusahaan kerap kali dihadapkan oleh kendala di lapangan.
Menanggapi pernyataan dari Gubernur Sumbar, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh pun menilai tidak ada persoalan terkait pembangunan Tol Padangpariaman-Pekanbaru ini. “Apa yang kami lihat di lapangan. Itu yang kami sampaikan kepada Menteri PUPR dalam rapat mendatang,” tegas Mantan Gubernur Aceh ini.
Abdullah Puteh mengatakan kehadiran Tol Padangpariaman-Pekanbaru ini nantinya akan meningkatkan konektivitas. Sehingga pergerakan orang dan barang kian mudah dan lancar. “Jadi sangat penting pembangunan infrastruktur jalan tol bagi Sumbar, sehingga ekonomi dua kawasan bisa bergerak,” tukasnya.
Kedatangan Abdullah Puteh tidak sendiri. Ia ditemani anggota lainnya, Aji Mirni Mawardi, Dedi Iskandar Batubara, TGH Ibnu Khalil, Dharma Setiawan dan Edwin Pratama Putra. Dan sekretariat Komite II DPD RI, Hendri Jhon, Andar Kurniawati, Wahyu Haekal Sukmana, Arwan Kabul, Mirah Midadan (staf ahli komite II).
Saran Senator asal Sumbar
Pada kesempatan itu kedatangannya disambut hangat oleh anggota DPD asal Sumbar, Emma Yohanna. Pada kesempatan itu, Emma menyatakan dalam persoalan pembebasan lahan masyarakat dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semuanya.
“Harus duduk bersama dengan masyarakat terkait pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan Tol Padangpariaman-Pekanbaru ini,” jelas Emma Yohanna usai melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan tol tersebut.
Ragam Polemik
Seperti diketahui, banyaknya laporan masyarakat terhadap keresahan dan kekhawatiran tentang pembangunan jalan tol ini. Mereka melaporkan nasibnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman perwakilan Sumbar.
Menurut mereka jalan ini dibangun di atas kawasan padat penduduk dan lahan produktif. Berdasarkan data terakhir Walhi Sumatera Barat, tercatat lahan masyarakat sekitar 72 hektare di dalamnya terdapat sawah, ladang, dan sekitar 539 rumah dari 1.000 keluarga.
Sedangkan menyangkut prospek pengerjaan tol, sejauh ini PT Hutama Karya masih tetap melanjutkan di lahan-lahan yang sudah dibebaskan di ruas Tol Padangpariaman-Pekanbaru, sesi Kasang-Kapalohilalang. Dari total lahan sepanjang 36,6 kilometer yang dibutuhkan pembangunan tol, baru 4,2 kilometer yang berhasil ditetapkan lokasinya. Sisanya masih terkendala dalam hal pembebasan lahan. (da.)
