Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

KK Miskin di Padang Melonjak, PPKM Level 4 Tetap Lanjut?

  • Bagikan
jumlah KK miskin di Padang melonjak tajam
Ilustrasi seorang pedagang keliling yang lesu karena usahanya terdampak Covid-19. Kondisi penurunan usaha juga terjadi di Kota Padang selama pandemi sehingga membuat jumlah KK miskin di Padang melonjak tajam. (Sumber ilustrasi: detik.com)

Padang | Datiak.com – Jumlah KK miskin di Padang mengalami lonjakan tajam selama pandemi Covid-19. Diperparah lagi tahun ini, dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi, kemarin (23/8/2021).

Ia menjelaskan, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Padang, sebelum pandemi Covid-19 melanda Kota Padang, jumlah KK miskin di Padang sebanyak 66.000 kepala keluarga (KK) miskin. Namun, mewabahnya virus corona tersebut membuat lonjakan tajam pada angka kemiskinan di “Kota Bengkuang” tersebut. 

“Sejak mewabahnya Covid-19 tahun 2020 hingga 2021 ini, KK miskin di Padang memang bertambah menjadi 82.000 KK miskin. Jadi, apabila dibandingkan sebelum pandemi, terdapat penambahan jumlah KK miskin sebanyak 16.000,” kata Afriadi.

Melonjaknya KK Miskin di Padang

Dari penghimpunan data yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padang, juga disimpulkan penyebab lonjakan KK miskin di Padang. Yakni karena banyaknya warga yang kesulitan menggerakkan usahanya, seperti berdagang. Hal itu diakuinya tidak terlepas dari kebijakan PPKM Level 4 di Kota Padang.

“Awal-awal penerapan PPKM, banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan. Ini salah satu faktor yang mengakibatkan bertambahnya warga miskin di Kota Padang,” ungkap Afriadi.

BACA JUGA:  Seragam Gratis di Solsel mulai Dibagikan ke SD dan SMP

Kendati demikian, menurutnya penambahan warga miskin tersebut tidak bersifat permanen. Ia memperkirakan, warga yang sebelumnya kesulitan atau tidak bisa berusaha akan kembali berusaha, setelah PPKM di Padang dilonggarkan.

“Pastinya setelah mereka kembali berusaha, otomatis ekonomi mereka kembali berjalan dan secara perlahan-perlahan mereka kita harapkan bisa keluar dari kemiskinan,” beber Afriadi.

Untuk meringankan dan membantu warga yang terdampak PPKM tersebut, lanjutnya, pemerintah telah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 600 ribu. Penerima bantuan adalah warga miskin terdampak PPKM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kita berharap dengan adanya bantuan itu setidaknya bisa meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup,” tukasnya.

Keputusan Lanjutan PPKM Hari Ini

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi diperpanjang oleh pemerintah sampai tanggal 30 Agustus 2021. Baik untuk Pulau Jawa-Bali maupun di luar pulau Jawa-Bali. Keputusan tersebut diketahui setelah Presiden Joko Widodo mengumumkannya melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/8/2021).

Kendati begitu, dalam perpanjangan PPKM kali ini, pemerintah memberikan kelonggaran terhadap beberapa daerah di Indonesia. Artinya, daerah yang dilonggarkan tersebut bisa menurunkan level PPKM-nya dari level 4 ke level 3. Keputusan itu diambil pemerintah karena daerah luar Jawa Bali tersebut telah mengalami perkembangan baik dalam penanganan Covid-19.

BACA JUGA:  LPPDK Benny-Radi Diserahkan Manual karena Jaringan Bermasalah

Di Kota Padang sendiri, Pemerintah Kota Padang rencananya hari ini bakal memutuskan soal kelanjutan PPKM Level 4. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekko Padang, Edi Hasymi. “Kami baru tahu dari media bahwa perpanjangan ada sampai tanggal 30 Agustus dan ada 6 September. Jadi untuk kepastian waktunya besok (hari ini, Red) mungkin diputuskan,” katanya.

Edi Hasymi menjelaskan bahwa Kota Padang sebenarnya masuk dalam perpanjangan PPKM luar pulau Jawa Bali sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo. Namun untuk kepastian sampai kapan perpanjangan PPKM di Kota Padang, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dan menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Sebelumnya PPKM level 4 di Kota Padang diperpanjang dari tanggal 10 sampai 23 Agustus 2021. Namun dalam penerapannya ada beberapa kelonggaran yang diberikan Pemko Padang terutama kepada para pelaku usaha,” jelas Edi Hasymi.

Kelonggaran yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut, lanjutnya, berupa perpanjangan jam operasional tempat usaha sampai pukul 24.00 WIB. Sedangkan untuk kapasitas maksimal jumlah pengunjung sebanyak 50 persen dari kapasitas ruangan atau tempat duduk.

BACA JUGA:  Kombes Pol Stefanus Satake: Itu Tidak Benar Beritanya

Untuk nasib pelonggaran jam operasional tempat usaha sebenarnya berakhir pada tanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan SE Wali Kota Padang. Namun Pemko Padang melalui Dinas Pariwisata akan membahas hal tersebut pada rapat koordinasi nantinya.

“Ya, kalau sesuai SE memang aturan jam operasional tempat usaha sampai pukul 24.00 WIB berakhir pada tanggal 23 Agustus. Namun untuk kelanjutan kami akan lakukan koordinasi terlebih dahulu,” jelas Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Arfian.

Dari data yang dihimpun Datiak.com, terdapat 34 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali yang diputuskan oleh pemerintah melanjutkan PPKM Level 4. Berikut daftarnya:

  1. Padang
  2. Jambi
  3. Batanghari
  4. Pematangsiantar
  5. Medan
  6. Pekanbaru
  7. Pringsewu
  8. Lampung Timur
  9. Bandar Lampung
  10. Palembang
  11. Banda Aceh
  12. Banjarbaru
  13. Balikpapan
  14. Kutai Kartanegara
  15. Kutai Timur
  16. Tanah Laut
  17. Banjarmasin
  18. Tarakan
  19. Tanah Bumbu
  20. Paser
  21. Palangkaraya
  22. Kotabaru
  23. Samarinda
  24. Palu
  25. Banggai
  26. Makassar
  27. Poso
  28. Manado
  29. Minahasa
  30. Luwu Timur
  31. Kupang
  32. Sumba Timur
  33. Jayapura
  34. Bangka

Temukan berita Padang hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

  • Bagikan