Iklan Melayang
Iklan Melayang

Ketua IBI Padangpariaman Bantah Dituduh Berpolitik

  • Bagikan
Ketua IBI Padangpariaman, Jusmanidar (kiri), dan Wakil Ketua 2 IBI Padangpariaman Yusneli Erza (duduk), saat diwawancarai awak media terkait dugaan kampanye paslon Cabup dan Cawabup Padangpariaman nomor urut 1. (Foto: Istimewa)
banner 468x60

Padangpariaman | Datiak.com – Ketua IBI Padangpariaman, Jusmanidar, membantah tuduhan terhadap dirinya yang membuat IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Padangpariaman terlibat dalam politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Padangpariaman. Terlebih soal tudingan ia telah mengumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai bidan, mendukung salah satu pasangan Calon Bupati (Cabup) di Ranah Saiyo Sakato tersebut.

Seperti diketahui, Jusmanidar sempat dimintai keterangan oleh tim penelusuran informasi awal Bawaslu Padangpariaman, terkait dugaan adanya penyampaian janji oleh Wakil Ketua IBI Padangpariaman, Yusneli Erza, kepada bidan desa untuk diangkat menjadi ASN. Yusneli pun diduga telah mengkampanyekan suaminya, Rahmang, yang maju sebagai calon wakil bupati Padangpariaman, mendampingi Suhatri Bur.

banner 336x280

“Organisasi kami tidak pernah ada urusan dengan politik. Kami itu medis yang tugas dan tanggung jawab kami jelas, yakni melayani masyarakat di bidang kesehatan,” kata Jusmanidar yang dikonfirmasi awak media, di Paritmalintang, kemarin.

Ia menilai, pihak yang menuduh atau melaporkannya ke Bawaslu Padangpariaman tersebut, tidak mengetahui dengan baik kronologi kejadian berkumpulnya para bidan di Sekretariat IBI Padangpariaman, yang dituding sebagai kegiatan mengumpulkan bidan yang berprofesi sebagai ASN untuk mendukung salah satu paslon cabup dan cawabup.

“Kejadian yang dimaksud si pelapor tersebut pada Selasa (3/11) lalu. Tidak ada yang hadir satu pun bidan ASN. Semuanya adik-adik bidan non ASN (tidak terlibat di instansi pemerintahan, Red) yang meminta pendapat kepada IBI Padangpariaman soal nasib mereka di masa pandemi ini,” ungkapnya.

Seperti diketahui, lanjut Jusmanidar, di masa pandemi Covid-19 banyak terjadi pengurangan tenaga kerja. Hal itu juga berimbas pada tempat-tempat prakter bidan ataupun dokter. Sehingga, para bidan-bidan muda yang baru menyelesaikan pendidikannya, berkonsultasi ke IBI Padangpariaman untuk mendapatkan solusi.

“Makanya saya heran sampai ada yang melaporkan bahkan menuduh saya memanfaatkan IBI untuk menggalang dukungan para bidan ASN memilih salah satu pasangan calon bupati,” ucap Jusmanidar.

“Ada juga yang memaksa saya via telepon untuk mengaku bersalah. Lalu memaksa saya mengaku masih berstatus PNS. Padahal saya sudah katakan kalau saya sudah lama pensiun. Jadi saya bingung maksud orang itu,” imbuh Jusmanidar sembari mengatakan bahwa ia tidak mengenal si pelapor dan penelpon yang memaksanya memberi keterangan palsu tersebut.

Menyangkut Wakil Ketua 2 IBI Padangpariaman, Yusneli Erza yang suaminya ikut dalam kontestasi pemilihan bupati Padangpariaman, Jusmanidar mengaku mengetahuinya. Namun, ia membantah apabila disebut memberi ruang kepada Yusneli untuk berkampanye di Sekretariat IBI Padangpariaman.

“Sekarang tanggung jawab medis sangat besar untuk masyarakat. Yakni soal penanganan Covid-19. Sebab, ibu hamil diberi perlakuan khusus sebelum persalinan. Artinya, banyak hal penting yang harus kami pikirkan. Jadi tidak urusan kami membahas siapa yang akan menang atau kalah di Pilkada,” tegasnya.

Klarifikasi Yusneli

Bantahan juga disampaikan Yusneli. Ia sangat menyayangkan adanya tuduhan terhadap IBI Padangpariaman. Ditambah lagi, dirinya juga dituduh melanggar aturan mengkampanyekan suaminya. “Pertama, sesuai ketentuan yang berlaku, calon kepala daerah atau wakilnya yang memiliki pasangan berstatus ASN, harus cuti diluar tanggungan negara. Dan saya sudah melakukan itu,” ungkap Yusneli sembari memperlihatkan surat cutinya.

Kedua, imbuh Yusneli, pada hari yang dilaporkan sebagai dugaan kegiatan kampanye tersebut, dirinya tidak sedikitpun membahas soal pencalonan terlebih meminta dukungan untuk suaminya. Apalagi soal tudingan dirinya telah menjanjikan kepada bidan honorer atau kontrak untuk dijadikan PNS.

“Semua tudingan itu salah. Sebab waktu itu tidak ada bidan honorer atau kontrak pemerintahan di sana. Soal janji-janji angkat jadi PNS, tidak pernah saya sampaikan kepada adik-adik yang datang untuk berkonsultasi tersebut,” tegasnya.

“Kita harus paham bahwa masyarakat lebih pintar dari kita. Semua sudab tahu bahwa pengangkatan PNS itu ujiannya jelas diselenggarakan oleh BKN dan kementerian terkait secara ketat dengan sistem CAT. Artinya, bodoh saya kalau bicara janji seperti itu,” imbuhnya.

Kendati demikian, Yusneli tidak memungkiri bahwa dirinya mendapat pernyatakan doa dari sejumlah calon bidan. Hal itu disampaikan oleh salah seorang juniornya, ketika ia hendak menaiki mobil. “Tidak mungkinkan saya marah kalau ada adik-adik itu yang bisa semoga suami ibu sukses. Saya tentu mengamininya,” ungkap Yusneli.

“Tapi jika ucapan doa itu disampaikannya saat masih dalam sekretariat, saya tidak akan respon dengan kata-kata. Saya tentu juga menjaga kondisi. Palingan saya senyum saja,” pungkasnya. (da.)

Catatan: Terjadi kesalahan pengetikan pada judul berita yang tertulis “Batah” seharusnya “Bantah”.

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan